Tahan Gempuran Rob, Kawasan Dadap akan Ditinggikan

DADAP,SNOL Sebagian Kampung Baru Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang akan ditinggikan. Hal tersebut dilakukan agar wilayah yang beberapa waktu lalu dijadikan sebagai lokalisasi ini, tidak lagi menjadi korban terjangan rob yang biasa terjadi saat gelombang tinggi datang.

Camat Kosambi Murhadi menjelaskan, rekomendasi tersebut diketahui dari hasil survey lokasi yang dilakukan oleh konsultan wilayah yang berasal dari Universitas Gajah Mada (UGM).

“Konsultan dari UGM saat ini tengah melakukan kajian, dan hasil rekomendasi sementara harus ada peninggian dibeberapa titi agar tidak terkena rob,” jelas Murhadi saat dihubungi Satelit New,Minggu (9/10).

Menurut Murhadi didatangkannya konsultan UGM ini, karena Pemkab Tangerang ingin agar penataan di Kampung Baru Dadap ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pemerintah berharap penataan ini bisa berjalan secara tepat, untuk itu sebelum dilakukan penataan terlebih dahulu dilakukan kajian secara komprehensif dengan mendatangkan pihak yang kompeten,” jelas mantan Camat Cisauk ini.

Kajian tidak hanya melihat kondisi alam, tetap juga kondisi masyarakat Kampung Dadap Baru untuk menyerap apa keinginan warga. “Keinginan masyarakat tentunya akan diakomodir, namun tentunya tidak mungkin semuanya. Kita akan mencari keinginan yang benar-benar bisa dilakukan dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan,” jelasnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskanda menjelaskan, untuk mengetahui berapa luasan pasti kawasan prostitusi Dadap, Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah melakukan pengukuran ulang. Dari sana nanti bisa dipastikan penertiban wilayah Dadap merupakan kewenangan Pemkab Tangerang, Provinsi Banten atau Pemerintah Pusat.

Sesuai rekomendasi Ombudsman dalam proses penertiban dan penataan Kampung Baru Dadap, sebelum penertiban dilakukan harus ada kejelasan kewenangan penertiban menjadi tanggung jawab Pemkab Tangerang atau Propinsi Banten.

“Apabila luasnya di atas 10 hektare, maka kewenangan penertiban berada pada Pemprov Banten. Namun sebaliknya, kalau di bawah 10 hektare berada di Pemkab Tangerang. Dan apabila di atas 15 hektare kewenangan ada di Pemerintah Pusat,” jelas.(hendra/satelitnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.