Wahidin  Berharap Tak Ada Lagi OTT di Banten

SERANG,SNOL Gubernur  Banten Wahidin Halim meminta para kepala daerah dan para anak buahnya di lingkungan Pemprov Banten untuk tidak melakukan korupsi. Ia juga berharap tidak ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat dan bupati/walikota.

Tindakan korupsi akan menyengsarakan rakyat dan membuat mereka menjadi miskin. “Kalau ada lagi OTT dan prilaku korupsi di Banten, malu-maluin saja. Artinya ini menjadi pembelajaran pahit bagi kita untuk menjauhi perilaku koruptif dalam mengelola pemerintahan. Meningkatkan integritas kita yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan melalui nilai-nilai akhlaqul karimah,” kata Wahidin saat berpidato di Rapat Paripurna Istimewa HUT Banten ke 17 di Gedung DPRD Banten, Rabu (4/10).

Salah satu akar masalah utama di Banten yaitu ketimpangan pembangunan antara Banten bagian utara dan Banten bagian selatan. Pendapatan per kapita Kota Cilegon telah mencapai Rp 195 juta sedangkan Kabupaten Lebak hanya sebesar Rp 17,3 juta dan Kabupaten Pandeglang hanya sebesar Rp 17,9 juta.

“Demikian juga di saat indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebesar 80,11 mencapai posisi di atas DKI Jakarta, di sisi lain IPM Kabupaten Lebak hanya sebesar 62,78. Kalau di Banten masih ada prilaku korupsi, habis kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, peran pemerintah dan semua stakeholder lain sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Angka pengangguran di Banten saat ini 8,7 persen dan kemiskinan sekitar 9,3 persen dari jumlah warga Banten sekitar 11 juta jiwa,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wahidin juga mengapresiasi bahwa IPM di Banten tumbuh mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi Banten pada semester I tahun 2017 mencapai 5.52%, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.01%. Angka tingkat pengangguran terbuka semester I tahun 2017 telah mencapai 7.75%.

“Dan pengelolaan keuangan Pemprov Banten 2016 telah mendapatkan opini wajar tanpa (WTP) pengecualian dari BPK,” ujarnya.

Koko Handoko, pejabat KPK yang bertugas di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyatakan, Banten saat ini belum bebas dari perilaku korupsi. “Makanya Banten bersama provinsi lain yakni Sumatera Utara (Sumut), DI Aceh, Papua, Papua Barat menjadi supervisi KPK,” ujarnya, melalui ponselnya, kemarin.

Tindakan korupsi sulit diberantas jika masih saja ada oknum pejabat yang tamak. Oleh karena itu, pengawasan total harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Pelayanan publik yang rawan dikorupsi adalah proses pelayanan perizinan,” imbuhnya. (ahmadi/gatot/satelitnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.