Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Penyelidikan Dimulai Sejak 5 Oktober

JAKARTA, SNOL—Komisi Pember­antasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka ka­sus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014, bersa­ma-sama Anang Sugiana Sudi­hardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman (Dirjen Duk­capil), dan Sugiharto (pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri) diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Sehingga terjadi potensi keru­gian negara sejumlah 2,3 triliun, dari total nilai paket pengadaan 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 di Kemendag­ri,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situ­morang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat sore (10/11).

“KPK menerbitkan Surat Pem­beritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 31 Oktober atas nama Setya Novanto, anggota DPR RI,” sam­bung dia.

Saut menjelaskan, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tipikor se­bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Saut menuturkan bahwa pene­tapan tersangka tersebut melalui kajian yang matang, dengan mempelajari secara saksama putusan praperadilan Novanto pada Jumat 29 September 2017, serta aturan hukum terkait.

“Penyelidikan baru pun dimu­lai pada 5 Oktober 2017. Sejum­lah pihak telah dimintai ket­erangan baik dari unsur anggota DPR, swasta, hingga pejabat kementerian. Kami juga telah mengumpulkan bukti-bukti yang relevan,” imbuhnya

Pihaknya juga telah memang­gil Novanto sebanyak dua kali sebagai saksi untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Namun, panggilan mereka tak diindahkan.

Karena sudah melalui proses penyelidikan dan telah ditemukan bukti permukaan cukup, pimpi­nan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada 7 Oktober hingga ditetapkanlah No­vanto sebagai tersangka.

“Sehingga pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat pada 3 November perihal SPDP pada Setya Novanto dian­tarkan ke rumah SN di Jalan Wi­jaya Nomor 13, Melawai, Jakarta Selatan pada sore hari Jumat 3 November 2017,” tutup Saut.

Sebelumnya pada Juli 2017, KPK pernah menetapkan Nov­anto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Nov­anto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Se­latan (PN Jaksel).

Hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili gugatan prap­eradilan itu mengabulkan se­bagian permohonan Novanto. Status tersangka Novanto pun lepas.

Vonis praperadilan itu diba­cakan pada 29 September 2017. Saat itu, Cepi menyebut KPK tidak bisa menggunakan bukti-bukti pada tersangka sebelum­nya untuk menjerat Novanto.

Kabiro Humas KPK Febri Di­ansyah mengatakan KPK akan memanggil Novanto untuk di­periksa terkait kasus korupsi e-KTP. Novanto akan segera di­panggil dengan status sebagai tersangka.

“Soal kapan akan ada pemer­iksaan tersangka tentu akan ada pemeriksaan tersangka nanti­nya,” ucap Febri.

Soal persiapan panggilan ini, KPK juga sudah mempelajari UU MD3 yang sebelumnya men­jadi sangkalan Novanto untuk ti­dak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK dalam kasus e-KTP. KPK memastikan soal pemanggilan Novanto.

“Kami juga sudah pelajari UU MD3 tentang dibutuhkannya izin presiden atau tidak terkait pemanggilan saksi. Tapi kami pastikan akan ada pemang­gilan tersangka untuk melaku­kan proses pemeriksaan,” tegas Febri. (dna/jpg/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.