Usulan UMK Rp3,6 Juta

Perwakilan Buruh Kecewa

BALARAJA, SNOL—Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan upah minimum Ka­bupaten (UMK) Tangerang tahun 2018 sebe­sar 3,6 juta rupiah. Surat usulan UMK tahun 2018 diteken Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, 9 November 2017 lalu.

Dalam surat bernomor 561/4228-Dis­naker/2017, usulan UMK Tangerang 2018 dibulatkan dari 3.555.834,67 menjadi 3.6 juta rupiah. Selanjutnya, UMK akan disahkan Gu­bernur Banten Wahidin Halim pada 21 No­vember mendatang.

“Ya. Usulan UMK ta­hun 2018 sudah kami tan­da tangani,”ungkap Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kemarin.

Anggota dewan pengupahan Kabupaten Tangerang M Rasu­kan mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Dia meni­lai UMK sebesar 3,6 juta rupiah kurang memperhatikan nasib buruh akan hidup layak.

“UMK hampir sama tidak mengalami kenaikan, hanya mengalami pembulatan dari tahun sebelumnya Rp Rp 3.555. 834,66. Bagaimana buruh akan sejahtera jika gajinya saja segitu atau tidak naik sementara kebu­tuhan hidup terus bertambah setiap tahunnya,”ujar Rasukan kemarin.

Padahal, kata dia, pihaknya bersama rekan buruh lainnya telah bersusah payah dalam memperjuangkan nasib. Rapat pembahasan di dewan pengu­pahan dilakukan hingga beru­lang kali. Mereka juga melaku­kan aksi turun ke jalan berharap pemerintah daerah peduli akan nasib para buruh.

“Namun ternyata sia-sia, tidak ada yang perduli,” katanya.

Hasil rapat dewan pengupa­han Kabupaten Tangerang be­berapa waktu lalu memuncul­kan dua pilihan. Serikat pekerja serikat buruh (SPSB) mengusul­kan UMK Kabupaten Tangerang berada pada angka Rp 4.173.750. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusul­kan UMK sebesar 3.555. 834,66.

SPSB menggunakan hasil perhitungan survei lapangan akan kebutuhan hidup layak, sesuai sesuai Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 ten­tang ketenagakerjaan. Semen­tara Apindo mengacu pada per­aturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupa­han.

Angka 3,6 juta rupiah, kata Rasukan, masih jauh dari kebu­tuhan hidup layak di Kabupaten Tangerang sehingga buruh be­lum dapat hidup layak. “Padahal untuk kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Tangerang saja sudah mencapai Rp3,9 juta. Hal itu telah sesuai survei di la­pangan,” katanya.

Wakil Ketua Apindo Kabupat­en Tangerang mengatakan usu­lan kenaikan UMK tahun 2018 telah sesuai aturan, perhitungan yang dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) no­mor 78 tahun 2015 tentang pen­gupahan. Penghitungan UMK berdasarkan PP telah dirasa cu­kup dalam mengakomodasi se­luruh kepentingan buruh. UMK yang berlaku telah dibakukan dengan persentase kenaikan upah minimum yang dihitung berdasarkan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

“Perusahaan sudah men­jalankan kewajibannya sesuai PP yang berlaku, tinggal men­jalankannya saja,” katanya.

Pada sisi lain, kata dia, peru­sahaan juga telah memenuhi sejumnlah tanggungjawab yang cukup besar. Besarnya tuntutan kenaikan dikhawatirkan akan mengancam perusahaan. Penu­tupan perusahaan sama artinya dengan mengurangi lapangan kerja yang tentunya akan berim­bas pada peningkatan angka pengangguran.

Kepala bidang Hubungan In­dustrial Dinas Tenaga Kerja Ka­bupaten Tangerang Deni Rohdi­ani mengaku belum menerima surat rekomendasi UMK Kabu­paten Tangerang.

“Isu yang beredar memang seperti itu, tapi saya tidak bisa memastikannya lantaran tidak adanya tembusan ke kami (Dis­naker-red). Itu pun bukan bu­kan pada ranah kita. Tembusan hanya ditujukan kepada Dis­naker Provinsi dan ketua dewan pengupahan Provinsi Banten,” katanya. (mg1/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.