Layanan Program JKN Dinilai Buruk

 JAKARTA,SNOL— Kualitas dan tarif pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai masih kurang memadai. Hal itu tercermin dari banyaknya persoalan terkait dua hal tersebut. Seperti masih banyaknya pasien-pasien JKN yang di­tolak atau diperlakukan tidak semesti­nya di beberapa rumah sakit, dengan alasan tarif pelayanan kesehatan yang bisa diklaim ke BPJS rendah atau tidak sesuai dengan biaya jasa medis dan obat-obatan.

Menurut Luthfi Mardiansyah, Chair­man Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters), masalah rendahnya mutu pelayanan kesehatan JKN saat ini dikarenakan tidak meratanya fasilitas kesehatan, persoalan ketersediaan dokter dan tenaga medis lainnya, serta rendahnya tarif pelayanan kesehatan.

“Perbedaan jumlah fasilitas dan tenaga kerja kesehatan di kota-kota be­sar dan di daerah lain di Indonesia yang tidak seimbang mengakibatkan akses pelayanan tidak merata,” ujar Luthfi dalam keterangan resminya, Senin (13/11).

Lebih dari 500 rumah sakit swasta di Indonesia belum menjadi provider BPJS-Kesehatan. Menurut Luthfi, rendahnya tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) atau sistem pem­bayaran paket berdasarkan penyakit menjadi salah satu penyebab kurang tertariknya rumah sakit melayani pasien-pasien JKN.

“Walaupun ada perbedaan tarif anta­ra rumah sakit pemerintah dan swasta, tapi masih kecil, mungkin perlu dibe­dakan antara 30 persen hingga 35 persen,” papar Luthfi.

Penentuan tarif INA-CBGs untuk rumah sakit swasta perlu dimasuk­kan biaya tenaga kerja medis maupun non-medis yang harus dikeluarkan. Se­mentara rumah sakit pemerintah tidak harus menanggung beban biaya tenaga kerja.

Di sisi lain, lanjut dia, terjadinya per­lakuan yang tidak semestinya terhadap pasien JKN. Di antaranya karena penerapan kuota pelayanan, membatasi waktu layanan. Bahkan ada pasien-pasien yang diminta datang berulang-ulang untuk hal-hal tidak perlu. “Hal itu menjadi kenyataan di lapangan yang tidak bisa dihindari. Pihak rumah sakit selalu menjadikan rendahnya tarif INA-CBGs dan lambatnya pembayaran klaim dari BPJS-Kesehatan sebagai ala­san,” pungkasnya. (esy/jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.