Proyek Gelanggang Budaya Rp 7,1 M Mangkrak

Tiga Oknum Pejabat Tangsel Dilaporkan ke Kejari

TANGSEL,SNOL— Sudah dua tahun tepatnya sejak 2015 lalu pembangunan gedung gelanggang Budaya di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 7,1 miliar mangkrak. Gerah dengan kondisi itu, sejumlah elemen masyarakat melaporkan dugaan adanya indikasi korupsi pada proyek tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Senin (13/11).

Laporan disampaikan puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GERAK). Sebelumnya, mereka menggelar aksi damai di depan Kantor Kajari Kabupaten Tangerang. Dalam aksinya, mereka mendesak Kejari untuk menmangkap dan mengadili sejumlah pihak yang paling bertanggungjawab atas mangkraknya proyek gedung gelanggang budaya Pemkot Tangsel. Di antaranya, oknum PNS berinisial REW (PPATK), DP (PPK), MS (mantan Sekdis Tata Kota) Tangsel.

Proyek tersebut didanai APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2015 lalu, dimana PPTK,PPK dibantu Sekdis Tata Kota telah merubah bahan rangka besi menjadi bambu,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Romli.

Massa juga mendesak Kejari agar mengusut tuntas dalang dibalik mangkraknya pembangunan  gelanggang Budaya Tangsel tersebut yang dimenangkan oleh PT Nabatindah Sejahtera selaku pelaksana proyek yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka No.36 Jakarta Timur sebelumnya.

Belum tuntas masalah di tahun 2015, kini Pemkot Tangsel kembali menggelontorkan kembali anggaran Rp6,4 miliar TA 2017 dengan pemenang lelang PT Nur Wamanta Sulaya beralamat di Kp Katomas RT.004/001 Kelurahan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Romli membeberkan, pada pagu anggaran TA 2015, TA 2016 dan TA 2017 telah dikucurkan pagu anggaran dengan nilai lebih dari Rp30 miliar di lokasi yang berdekatan dengan Gelanggang Budaya, sehingga Pemkot Tangerang Selatan mengalami kerugian akibat ulah oknum penyelenggara proyek tersebut. “Kami minta Kajari Kabupaten Tangerang fokus dan tegas terhadap tugas dan fungsinya serta tangkap dan adili oknum pelaku dugaan korupsi tersebut,” desaknya.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang ketika menemui para pendemo memberikan upaya waktu tiga bulan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus mangkraknya pembangunan gedung gelanggang Budaya Tangsel tersebut. Namun tenggat tiga bulan itu mendapat penolakan dari massa. Mereda mendesak Kejari untuk menjawab seluruh tuntutan dalam waktu tujuh hari. “Ini sudah terbukti dengan mangkraknya pembangunan gedung budaya Tangsel, secepatnya ditangkap dan diadili oknum pelaku koruptor mangkraknya pembangunan gedung gelanggang Budaya Tangsel,” pinta Romli.

Pihaknya mengancam jika dalam waktu tujuh hari tuntutan massa tidak ditindak lanjuti, maka pihaknya akan menggelar aksi lanjutan di depan gedung Kejaghung (Kejaksaan Agung) RI, agar bisa turun tangan langsung dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan gedung gelanggang Budaya di Pemkot Tangsel. (jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.