Zaki Pemimpin Visioner

Tepat Meraih Penghargaan Pandu Negeri 2017

TIGARAKSA, SNOL—Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dinilai sebagai pemimpin visioner. Karena itu, tepat jika dinugerahi Pandu Negeri 2017 oleh Indonesian Institute For Public Governance (IIPG).

Hal itu disampaikan Kepala Perpustakaan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Tangerang, Yusrizal, kemarin, ketika diminta tanggapannya tentang penghargaan Pandu Negeri 2017 yang diterima Bupati.

“Pak Bupati itu pemimpin visioner. Artinya, dalam me­mimpin Pemerintah Kabupat­en (Pemkab) Tangerang ini su­dah memikirkan jauh ke depan dan sangat mengerti birokrasi pemerintahan,” kata Yusrizal saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Yusrizal memberi contoh, dalam setiap memberikan ara­han kepada para pegawai di se­tiap Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), sangat mengena dengan tugas dan fungsi OPD. “Arahan-arahan Pak Bupati un­tuk memperbaiki kinerja OPD sangat mengena,” ujarnya.

Bupati juga dinilai Yusrizal adalah sosok pemimpin yang sangat peduli pada setiap kema­juan semua OPD. Caranya, se­tiap OPD didorong atau dipacu terus agar sampai pada penca­paian-pencapaian pelayanan yang maksimal kepada masyara­kat.

“Kemajuan yang ada di DPAD itu misalnya jelas karena atas dorongan dan dukungan Pak Bupati, sehingga Perpustakaan kita menjadi yang terunggul di Provinsi Banten, sedangkan dari sisi kearsipan Pemkab juga sudah meraih katagori yang baik dari 400 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujar Yus­risal.

Demikian juga jika ada berb­agai permasalahan di birokrasi dan masyarakat, menurutnya, Bupati tanggap dan bertindak cepat, sehingga pelayanan dira­sakan masyarakat dan program pembangunan tumbuh dengan baik karena Bupati mengerti tu­buh birokrasi.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Mad Lomri men­gatakan penghargaan Pandu Negeri 2017 yang diraih Bupati sudah sesuai dengan kinerja Bupati dan dukungan dari OPD terhadap program-program Bu­pati.

“Itu bagian dari perjuan­gan yang sudah dilakukan Pak Bupati, sedangkan OPD-OPD Pemkab mendukung sekali terhadap program-program pembangunan Bupati selama ini. Bupati bersama OPD-OPD itu sudah menunjukkan kin­erja yang baik,” terang Ombi, yang digadang-gadang bakal mendampingi Zaki dalam Pilkada serentak tahun 2018 mendatang.

Ketua Forum Masyarakat Tangerang Bersatu (Forbes) Iwan Rosidin, mengatakan sejak awal memimpin Kabu­paten Tangerang sejak tahun 2013, Bupati sudah berusaha memberikan yang terbaik ke­pada masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Lihat saja proram-program pembangunannya yang pro terhadap masyarakat berja­lan dengan sangat baik. Hal itu karena didukung oleh ma­syarakat dan birokrasi dari dalam Pemerintahan Kabu­paten Tangerang,” terang Iwan, menerangkan.

Iwan berharap apa yang sudah diraih Bupati dengan jajaran OPD-nya bisa diper­tahanan hingga tahun-tahun mendatang. Hal itu sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksi­mal. “Untuk mempertahankan prestasi itu tidak mudah, tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang sulit buat Pak Zaki,” kat­anya.

Baidowi, anggota DPRD Ka­bupaten Tangerang, mengaku mengapresiasi penghargaan Pandu Negeri 2017 yang diraih Bupati. “Saya sangat mengapr­esiasi penghargaan itu. Semo­ga ini menjadi penyemangat dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberi­kan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Politisi senior Partai Kebang­kitan Bangsa ini meyakini pe­nilaian dari IIPG terhadap Bu­pati sangat tepat, sehingga bisa meraih penghargaan Pandu Negeri. “Saya yakin kepala dae­rah yang bisa meraih penghar­gaan itu, dengan syarat-syarat dan penilaian yang objektif,” ujarnya.

Sekedar informasi, penghar­gaan Pandu Negeri itu diberi­kan mantan Wakil Presiden RI Boediono dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo digedung Graha CIMB Jakarta, Jumat (10/11). Penghargaan tersebut digagas IIPG kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota ) yang kinerja dan tata kelola pemer­intahannya baik dan inovatif. IIPG sebuah organisasi nirlaba yang digagas sekelompok anak bangsa yang peduli terhadap tata kelola (governance) baik di sektor swasta maupun kor­porasi dan sektor publik atau institusi pemerintahan. IIPG mempunyai visi melakukan upaya peningkatan tata kelola pada institusi publik, seperti pemerintah provinsi, pemerin­tah kabupaten dan pemerintah kota.

Dewan Juri IIP yang diket­uai Prof Dr Sidharta Utama melakukan penilaian kinerja dan tata kelola pemerintahan kepada 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten dan 98 pemerintah kota di Indone­sia. Juri menilai aspek perfor­mance (pertumbuhan ekono­mi, pengembangan manusia, breaktrough result) dan aspek governance (tata kelola keuan­gan, tata kelola pemerintahan dan anti korupsi) sebagai krite­ria penilaian. (bud/bnn/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.