DPRD Panggil Pengelola Pasar Tanah Tinggi

Pedagang Pasar Induk Minta Pemerintah Turun Tangan

TANGERANG, SNOL—Aksi mogok jua­lan pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang berlanjut hingga ke Pemerintah Kota Tangerang. Se­jumlah pedagang mendatangi kantor walikota Tangerang, Pusat Pemerin­tahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Tangerang, Rabu (15/11). Usai kecewa tak ditemui eksekutif, pedagang mendapat kesempatan menyampaikan keluhannya ke ang­gota DPRD.

Merah padam nampak di wajah Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi Luster Parlind­ungan Siregar. Raut muka orang kepanasan seusai berorasi tersebut duduk menunggu perwakilan Wa­likota datang menemuinya. Namun niat menghadap walikota tersebut tak terwujud. Keluhan dirinya dan ribuan pedagang tersebut akhirnya disampai­kan ke anggota DPRD Kota Tangerang.

Di ruang pertemuan, dengan lu­gas Luster mengulang tuntunan pedagang yang telah disuarakan selama tiga hari ke belakang. Dia mengatakan, pedagang merasa ke­beratan dengan sejumlah kebijakan pengelola pasar, PT Selaras Griya Adigunatama, yang dinilainya mem­beratkan. Luster meminta pemerin­tah ikut menangani permasalahan tersebut hingga tuntas.

“Kita ke dewan, berharap ada per­hatian,” ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan dewan, sejumlah pedagang menyampai­kan kesemerawutan pengelolaan satu-satunya pasar induk di Kota Tangerang tersebut. Luster men­gatakan, pedagang diintimidasi pen­gelola agar menuruti kebijakan yang dibuat sepihak. Dia mengatakan, pengelola pasar bertidnak se­wenang-wenang dengan menawar­kan perpanjangan kontrak lebih awal jauh dari jatuh tempo.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Solihin berjanji akan me­manggil pengelola pasar, utamanya direktur utama PT Selaras Griya Adi­gunatama, Hartono. Pemanggilan tersebut sambungnya akan diupay­akan usai pertemuan dengan peda­gang. Sejumlah permasalahan yang dikeluhkan pedagang, sambungnya, akan ditindaklanjuti dengan meng­hadirkan sejumlah pihak baik.

“Ya sesuai yang disaksikan, mereka (pedagang) begitu punya harapan, dan mudah-mudahan besok pagi kita panggil pak Hartono cs bisa ha­dir. (kalau tidak hadir) Ada panggilan kedua dan panggilan berikutnya, gitu. Nanti kita bahas dengan sang pen­gelola. Kita bisa lihat ketimpangan yang ada dari edaran yang diberikan pada aparat pedagang. Ketimpangan­nya begitu jauh, ya kasarnya begini, kontrak belum habis sudah mau dit­ambahin kontrak, sementara status tanah tidak diperjelas oleh para pen­gontrak,” jelasnya.

Solihin menegaskan, DPRD Kota Tangerang berhak memanggil paksa pihak yang menolak panggilan pi­haknya. ”Kalau memang tiga kali berturut-turut mangkir dari pang­gilan kita, bisa dipanggil paksa, ada undang-undang terkait itu (pemang­gilan paksa),” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, peda­gang juga meminta Pemkot menye­diakan pasar induk yang dikelola PD Pasar. Usulan tersebut, ditanggapi positif oleh Wakil Ketua DPRD III Kota Tangerang, Dedi Candra Wij­jaya. Dia mengungkapkan, selama ini pendapatan dari pasar sangat rendah. Menurutnya, keberadaan pasar induk yang dikelola Pemkot mampu menai­kkan pendapatan dari sekotor pasar.

“Sumbangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari PD Pasar itu cuma Rp 600 juta, sedikit sekali, cuma nambah-nambahin silpa (sisa lebih perhitun­gan anggaran). Ekonomi kerakyatan di situ (pasar induk). Masukan ibu semo­ga jadi pembuka bisa disediakannya pasar yang induk (yang dikelola pem­kot),” jelasnya. (irfan/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.