Kontraktor Jangan Hanya Jago Kandang

SERPONG,SNOLPengusaha jasa konstruksi atau kontraktor diimbau tidak hanya mampu mengerjakan proyek kegiatan pemerintah maupun swasta di satu wilayah saja, namun harus mampu juga melaksanakan proyek di daerah-daerah lain­nya. Kontraktor harus terus meningkatkan kualitas serta mengembangkan potensi sum­ber daya yang ada. Pernyataan itu diungkapkan Rema Suwen­da, Dirjen Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Kontruk­si pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kita berharap kontraktor jan­gan hanya jago kandang saja, tapi juga harus bisa mengerja­kan kegiatan proyek di daerah lain,” ujar Rema Suwenda, di acara workshop penyelengga­raan Sistem Informasi Bina Jasa Kontruksi (SIPJAKI) yang digelar di Sae Pisan Resto BSD kecama­tan Serpong, Rabu (15/11).

Diketahui, workshop tersebut dihadiri oleh para pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangsel serta para pengusaha dari ber­bagai Asosiasi di Tangsel.

Rema menjelaskan, untuk mendata semua pengusaha jasa kontruksi di pusat dan daerah, PUPR telah meluncur­kan aplikasi SIPJAKI. Aplikasi ini merupakan sistem informa­si yang mewadahi informasi bi­dang jasa kontruksi,salah satu media bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi jasa kontruksi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No­mor 1/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Menurutnya, penyeleng­garaan kontruksi nasional perlu didukung oleh suatu sistem informasi jasa kontruksi yang komprehensif dan realtime agar pelaksanaanya dapat berjalan efektif, efisien, dan berdaya sa­ing serta dapat diakses oleh se­luruh pemangku kepentingan atau stakeholder kontruksi. Sip­jaki juga diperuntukkan sebagai database sejumlah informasi, sekaligus media pemantauan dan pengukuran keaktifan kegiatan jasa kontruksi di daerah oleh pemerintah pusat.

“Sipjaki ini payung hukumnya kuat, mulai dari UU 23/2014, ke­mudian UU 2/2017 dan bebera­pa aturan lainnya,” tukasnya.

Sayangnya, meski sudah di­luncurkan sejak beberapa tahun lalu namun aplikasi ini belum banyak diketahui oleh para pe­mangku kepentingan, baik pe­merintah provinsi maupun ka­bupaten/kota, serta pengusaha kontruksi. Bahkan di Banten sendiri belum menggunakan aplikasi tersebut.

Seperti diungkapkan Irfan, salah satu pejabat di Dinas Pe­nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel. Dia mempertan­yakan seberapa penting aplikasi Sipjaki tersebut terhadap para pemangku kepentingan, karena selama ini Sipjaki belum banyak yang mengetahuinya.

Senada diungkapkan Junaedi dari Aspeksindo. Menurutnya, aplikasi ini masih terdengar awam bagi para pengusaha kon­truksi. “Aplikasi ini seperti jauh di telinga namun dekat di lidah,” sindirnya. (jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.