Dana Jamkesda Habis Terserap

RSUD Berkah Tak Layani Pasien Miskin Pengguna SKTM Atau Jamkesda

PANDEGLANG,SNOL–Di tengah perekonomian masyarakat yang sedang carut – marut, penyebaran berbagai macam penyakit mulai merebak, manajemen RSUD Berkah membuat kebijakan yang seolah-olah melarang “Orang Miskin Sakit.” Mereka membuat aturan tidak melayani Masyarakat pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Kebijakan itu mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2017 lalu. Bahkan, Rumah Sakit (RS) berplat merah ini sudah memasang pengumuman tersebut secara terbuka di pintu masuk RS setempat, termasuk di loket pendaftaran pasien.

Kepala Bidang (Kabid) Keperawatan RSUD Berkah Pandeglang, Yayat Hidayat membenarkan hal itu. Sebab kata dia, dana Jamkesda dari Pemkab Pandeglang sudah limit alias sudah habis. “Sejak tanggal 16 Oktober 2017 lalu, kami tidak melayani pasien yang menggunakan SKTM atau Jamkesda lagi. Karena itu tadi, dana dari Pemkab Pandeglang saat ini sudah habis terserap.” kata Yayat, Kamis (16/11).

Katanya, tahun 2017 ini RSUD Berkah Pandeglang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.5 Miliyar dari Pemkab Pandeglang, untuk membantu masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.“Konon katanya, anggaran tahun 2017 lebih kecil dari tahun sebelumnya, dan itu juga banyak pasien dengan kasus-kasus tertentu yang masuk ICU.

Itu kan butuh biaya yang besar dan sebagainya. Tentu saja sudah habis terserap semua,” tegasnya lagi. Direktur Utama (Dirut) RSUD Berkah Pandeglang, Firmansyah menegaskan, bukan tidak menerima dan tidak akan melayani pasien miskin. Akan tetapi kata dia, hanya anggarannya saja tidak ada. Artinya, pasien yang datang ke RSUD Berkah tidak bisa menggunakan SKTM, tetapi harus masuk golongan pasien umum.

“Pasti akan kami layani, tapi mau bayar atau tidak. Itu kan anggaran SKTM sudah tidak ada. Kalau anggaran tidak ada, siapa yang mau bayar.Nantinya, dokter dan perawat ngamuk tidak dibayar. Tadi juga ada pasien tidak mampu, kami layani ko. Bahkan, kami kasih keringan yang tadinya biaya Rp 1,8 juta, kami ringankan menjadi Rp 1 juta,” kilahnya.

Saat dipertegas anggaran Jamkesda dihabiskan untuk berapa pasien, ia menyatakan, sebetulnya kalau tidak dibantu dana (Jaminan Persalinan) Jampersal pada bulan April, dana Jamkesda sudah habis. Sebab waktu itu katanya, dari Januari anggarannya paling banyak diserap pasien persalinan dan masuk ICU.

“Kalau pasien biasa, sebetulnya paling juga menghabiskan Rp 3 juta. Akan tetapi, kalau sudah pasien persalinan dan ICU mencapai Rp 30 – 40 jutaan,” imbuhnya lagi.

Selain dampak dari banyaknya pasien persalinan dan ICU tambahnya, ia menduga SKTM kerap digunakan oleh orang-orang yang benarbenar tidak miskin. Maka dari itu, ia menekan Dinas Sosial (Dinsos) ketika melakukan pendataan harus benar-benar SKTM itu diperuntukkan orang yang benar-benar miskin (yang membutuhkan).

“Kami kan tidak tahu, mana yang benar-benar miskin dan mana yang tidak. Karena, yang berwenang mendatanya adalah Dinsos. Tapi, pada faktanya kerap ditemukan orang yang mampu juga menggunakan SKTM. Ini tugas Dinsos yang mesti lebih ketat lagi. Kami kan tugasnya melayani pasien, dan tidak mendalami sejauh itu,” kilahnya lagi. (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.