Pemkot Belum Rumuskan Bangunan Khas

TANGERANG, SNOL—Unsur budaya lokal bangunan Kota Tangerang belum ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot). Pertimbangan penerapan budaya lokal dalam arsitektur gedung merupakan salah satu persyaratan bangunan seusai peraturan daerah (perda) Kota Tangerang Nomor 3/2012. Upaya pencarian identitas lokal bangunan disebut tengah digalakkan.

Penelusuran akar budaya bangunan Kota Tangerang belum menemui titik terang. Kabid Bangunan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang, Hadi Baradin mengatakan Kota Tangerang meruapakan daerah majemuk yang menampung berbagai budaya serta etnis. Upaya menetapkan kearifan lokal tersebut, kata Hadi, perlu melibatkan ahli budaya dan tokoh masyarakat.

“Di sini etnis banyak, dan majemuk, Kota Tangerang ada pinggiran Jakarta, pengaruh dari Banten, dulunya masih masuk ke administrasi Jawa Barat, itu kan akhirnya membuat kita sangat majemuk, dan jenis apa sih bangunan yang ada di kita, kalau Jakarta kan Betawi punya. Apakah kita betawi, iya beberapa bagian, tapi ke arah barat udah ilang, ke selatan lain lagi, itu yang belum kita rumuskan,” jelasnya.

Hadi menyebut, hendaknya unsur budaya lokal dipertimbangkan dalam arsitektur bangunan di Kota Tangerang. Namun, dia mengakui hingga kini belum ada penetapan mengenai bangunan adat khas Kota Tangerang. Dia menambahkan, penetapan unsur budaya lokal harus harus diterapkan di tingkat kebijakan.

“Pernah ada keinginan dari Budpar (Dinas Budaya dan Pariwisata) mencari idetitas bangunan kita, dulu ada bangunan melengkung gading, setengah lingkaran, itu ditinggalkan. Mungkin belum sesuai. Dalam perda bangunan unsur budaya memang ada, salah satu unsur lokal. Tapi belum ada definisinya, dan itu mungkin harus diterapkan di tingkat kebijakan. Sehingga kajian bangunan Khas Kota Tangerang ini siap,” katanya di sela sosialisasi Perda Nomor 3/2012 Tentang Bangunan Gedung, beberapa waktu lalu.Sosialisasi Perda lama tersebut disebut Hadi merupakan penguatan pemahaman pelaku konstruksi di Kota Tangerang. Dia mengatakan, sosialisasi perda tersebut telah dilakukan setidaknya enam kali di tingkat kecamatan serta di tingkat Kota. Namun, sambungnya, belum semua kecamatan tersosialisasi perda tersebut.

“Di tingkat kecamatan 2014, 2015, 2016, artinya baru enam kecamatan, jadi dibilang udah semua, belum juga. Tapi mudah-mudahan yang di tingkat kota bisa turun di kecamatan, kecamatan kita ingatkan kembali, ada 7 kecamatan lagi yang belum, cuma yaudah karena memang bahasanya sudah tidak layak lagi dibilang sosialisasi udah lama, nanti kita pendekatannya lebih kepada peningkatan pemahaman,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut bukan hanya sekedar sosialisasi mengingat peraturan yang akan dibahas bukanlah aturan yang baru. Namun kegiatan sosialisasi ini bisa dijadikan ajang evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dari hulu hingga ke hilir, baik ditinjau dari segi estetika, keselamatan, ketahanan konstruksi dan lain sebagainya.“Hasil dari evaluasi nantinya agar dijadikan acuan perbaikan untuk kedepannya, toh ini bukan peraturan yang baru,” ujarnya.Dadi menilai, saat ini merujuk dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya sekitar 20 kabupaten atau kota saja yang sudah menerapkan UndangUndang (UU) bangunan gedung. Hal ini menjadi catatan untuk Kota Tangerang agar ke depannya bisa jadi pionir dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) dan UU ini.

“Intinya, dari pembahasan UU ini, kota Tangerang sangat mengedepankan unsur keselamatan pengguna bangunan dan jangan sampai ada bangunan rubuh, bahkan kalau bisa setiap bangunan memiliki sertifikat layak fungsi yang bisa menjadi garansi keselamatan bagi penggunanya,” jelas dia.

Sosialisasi Perda tersebut menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Firdaus Akbar selaku Subdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan Kemenpupera, Jimmy S. Juwana staf ahli rektor Universitas Trisakti dan Praktisi BG, Hadi Baradin Kepala Bidang Bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang, Yos Freddy ST Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Bangunan. (irfan/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.