Belanja APBD Banten Membengkak

SERANG,SNOL Usulan belanja dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Banten 2018 bertambah. Usulan penambahan anggaran disampaikan legislatif dan eksekutif sehingga perkiraan defisit anggaran mencapai Rp1,2 triliun.

Seperti diketahui, dalam pembahasan KUA-PPAS komisi-komisi di DPRD Banten mengajukan penambahan anggaran kegiatan hingga mencapai Rp640 miliar. Selain legislatif, eksekutif juga banyak mengajukan penambahan anggaran.

Ketua Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Budi Prajogo dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (16/11) membenarkan penambahan anggaran yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Ranta Soeharta.

“Seberapa penting tambahan anggaran yang disampaikan komisi-komisi, yang tahu teman-teman di komisi. Saya hanya menjembatani saja,” kata Budi.

Kendati demikian, Budi meyakini, apa yang diusulkan komisi-komisi tersebut, dinilai sangat penting, seperti halnya angka-angka dan program kegiatan yang disampaikan Gubernur serta Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumi.

Namun, Budi menolak memerinci, seberapa besar anggaran tambahan yang diajukan TAPD dalam pembahasan anggaran. “Kami mengakomodasi pemprov dengan kepentingan-kepentingan program teman-teman juga. Rencananya besok (hari, red) ada kesepakatan (MoU) KUA PPAS antara DPRD dengan pemprov, karena jadwal di DPRD pada Selasa (21/11) ada rapat paripurna,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Banten Sigit Wardojo mengaku, telah mengajukan penambahan anggaran melalui Komisi V. Namun, dia mengaku lupa berapa banyak penambahan anggaran tersebut. “Angkanya tanyakan ke pihak Rumah Sakit Banten,” katanya.

Penambahan anggaran di luar RKUA PPAS 2018, kata dia, akan digunakan untuk operasional di rumah sakit rujukan yang saat ini masih ada penambahan gedung. “Saya terima berapa saja. Untuk rumah sakit kekurangan operasional di tiga lantai,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, kata dia, total rancangan anggaran Dinkes yang sudah disampaikan dalam pembahasan anggaran antara TAPD dengan Banggar hampir setengah triliun. “Sekitar Rp450 miliar. Anggaran Dinkes kan untuk RSUD Banten, RSU Malingping, BKKM dan Labkes. Persentasenya paling besar di Rumah Sakit Banten,” ujarnya.

Seperti halnya Dinkes, Disnakertrans Banten, kata Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi mengalami penambahan anggaran Rp10 miliar pada 2018. Namun, angka tersebut merupakan perencanaan awal yang sudah dibuat sebelum pembahasan dengan Banggar.

“Justru rancangan awal kami tadinya Rp120 miliar, turun ke Rp60 miliar, turun lagi Rp50 dan sekarang Rp40 miliar. Kalaupun ada tambahan lagi, ini untuk menyesuaikan tupoksi kami yang sudah diamanatkan dalam perda (peraturan daerah,” katanya.

Wakil Ketua TAPD Banten yang juga Kepala Bappeda, Hudaya Latuconsina saat dihubungi melalui telepon genggamnya, tidak menjawab. Begitupun pesan yang dikirim melalui WhatsApp Messenger tidak dibalas.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan akhir atau finalisasi pembahasan RKUA PPAS APBD Banten 2018 antara Banggar DPRD Banten dengan TPAD di Gedung Serba Guna DPRD, Kamis (16/11) berlangsung alot.

Pihak TAPD menyampaikan bahwa RKUA dan PPAS yang telah disampaikan kepada DPRD sejak Agustus telah disesuaikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) serta visi dan misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Dalam rancangan APBD 2018, telah disusun senilai Rp11 triliun lebih, dengan porsi Rp4,8 triliun untuk belanja langsung dan sisanya untuk belanja tidak langsung. Akan tetapi postur APBD tersebut belum mendapatkan tanggapan positif dari legislatif, lantaran ada beberapa usulan penambahan senilai Rp640 miliar yang belum masuk. Selain itu, ada usulan penambahan bantuan keuangan senilai Rp110 miliar.

“Anggaran tambahan senilai Rp640 miliar tersebar di OPD yang menjadi mitra Komisi I senilai Rp167 miliar, Komisi II Rp1 miliar, Komisi III Rp21,5 miliar, Komisi IV Rp150 miliar dan Komisi V Rp301,350 miliar,” kata salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Pelaksana Ketua Harian Banggar DPRD Banten, Budi Prajogo seusai rapat membantah telah terjadi kebuntuan pembahasan anggaran. Menurut dia, finalisasi rancangan KUA PPAS 2018 sudah selesai dibahas bersama antara legislatif dengan eksekutif.

Namun politikus PKS ini mengakui, ada perubahan dari pos anggaran bantuan keuangan. “Ada penambahan Rp110 miliar dari Rp320 miliar menjadi Rp430 miliar. Penambahan itu bervariasi, tapi tidak semua ka-bupaten/kota. Ada yang tetap dan ada yang naik. Tapi saya lupa lagi, khawatir saya salah,” ujarnya.(rus/aep/bnn/gatot/satelitnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.