Pemekaran Daerah Dikesampingkan

Pemerintah Fokus Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA,SNOL- Pemerintah hingga kini belum berencana mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak 2016 lalu. Pemerintah masih fokus merampungkan pembangu­nan infrastruktur di berbagai daerah.

Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu. Karena tanpa infrastruktur yang baik, sulit rasanya perekonomian masyarakat dapat berkembang. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka pem­bangunan di bidang pertanian dan pem­bangunan infrastruktur sangat dibutuh­kan untuk membuka keterisolasian.

“Sementara konsentrasi pemerintah, yaitu menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Ini dulu yang diwujudkan,” ujar Mendagri Tjah­jo Kumolo, di Jakarta, Senin (20/11).

Saat ditanya sampai kapan moratorium akan diberlakukan, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyatakan sam­pai waktu yang dibutuhkan. Pemerintah menurutnya, masih terus melakukan pengkajian secara mendalam terkait ber­bagai hal yang dibutuhkan. Karena haki­kat dari pemekaran untuk mempercepat proses pembangunan di sebuah derah. Jangan sampai pemekaran dilakukan, peningkatan hidup masyarakat di sebuah daerah tetap tidak dapat terwujud.

Pandangan senada sebelumnya dike­mukakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono. Menurutnya, pemerintah telah memberikan pemahaman dalam sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) terkait implikasi jika pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah terkait penataan daerah.

“Takutnya (kalau PP Pemekaran disahkan,red) menjadi pegangan orang-orang untuk mendesak pemekaran. Sementara situasi nasional be­lum memungkinkan. Karena itu se­mentara waktu (PP tentang penataan daerah, red) dipending dulu. Apalagi menjelang pilkada dan pilpres, peruba­han pembentukan daerah otonom akan mengacaukan pendataan,” katanya.

Sumarsono menilai pembahasan ter­kait PP Pemekaran sebaiknya dilaku­kan setelah pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Lebih baik pilkada selesai dulu, pilpres dulu. Insyaallah setelah pilpres kalau kondisi angga­ran memungkinkan bisa dilakukan itu (pembahasan pemekaran,red),” pung­kas Sumarsono. (gir/jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.