5 Paket Proyek Gagal Lelang

20 Lainnya Batal Dilelangkan

PANDEGLANG, SNOL—Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan, seakan hanya isapan jempol belaka. Ter­bukti, dari sekian banyaknya paket proyek pembangunan, sekitar 5 pa­ket gagal lelang. Sehingga, tidak jadi dilaksanakan karena sudah mema­suki akhir tahun anggaran. Selain itu, sekitar 20 paket proyek lainnya batal dilelangkan.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, Asep Rahmat me­nyatakan, 5 paket proyek yang gagal lelang itu dikarenakan dalam proses lelang tidak ada yang memenuhi syarat. “Lima paket proyek itu yakni, pembangunan jalan Kadomas – Ban­jar di Dinas Pekerjaan Umum dan Pe­nataan Ruang (DPUPR), pembangu­nan Pasar Cibaliung di Disperindag dan ESDM, dua rehab gedung SD di Dindikbud dan perencanaan gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpadu,” kata Rahmat, Senin (21/11).

Soal 20 paket proyek yang batal lelang tambahnya, berbeda dengan gagal lelang. Artinya kata Rahmat, kalau lelang yang dibatalkan itu pak­et lelang yang direvisi oleh beberapa OPD. “Tadinya harus dikerjakan oleh penyedia, akan tetapi diubah men­jadi swakelola tipe II, dan ada juga yang dijadikan pengadaan langsung (PL),” tambahnya.

Rahmat mengklaim, 5 paket proyek yang gagal lelang itu anggarannya ti­dak besar seperti proyek pembangu­nan yang lainnya. Karena, kelimanya yang paling besar itu kata dia, hanya pembangunan jalan Kadomas-Ban­jar nilainya mencapai Rp 2 Miliar.

“Kalau yang besar-besar, seperti pembangunan gedung Rumah Sakit Pratama dan jalan Bojen – Teluklada, sudah dilaksanakan,” tandasnya.

Dengan gagal lelang tersebut, jelas sudah tidak bisa dilaksanakan kem­bali, karena sudah memasuki akhir tahun dan tidak akan terkejar dalam pengerjaannya. “Yang terakhir di le­langkan itu, dari Dindikbud. Karena, waktu itu anggarannya dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten. Maka dari itu kami terima, sehingga yang lain sudah selesai, Dindikbud baru masuk, dikarenakan menunggu juklak juknisnya dulu dari Provinsi,” paparnya.

Ketua Komisi III DPRD Pande­glang, Iing Andri Supriadi menyayangkan masih ada paket pekerjaan yang gagal lelang. Karena kata dia, se­lain akan menjadi Sisa Lebih Pembi­ayaan Anggaran (SiLPA), masyarakat sebagai penerima manfaat dirugikan. Maka dari itu kata dia, pada tahun 2018 nanti pembangunan harus di­laksanakan awal tahun dan lebih di­maksimalkan lagi perencanaannya.

“Dari dulu, kami sudah mengingat­kan kepada seluruh OPD, agar melak­sanakan pembangunan di awal ta­hun. Tetapi pada kenyataannya, kami dikecewakan dengan pelaksanaan­nya, malah di pertengahan tahun. Ya, itu akibat kelalaian OPD. Akhirnya, ada yang gagal lelang yang membuat rugi kita semua,” sesalnya.

Iing menambahkan, pembangu­nan pada tahun ini harus menjadi evaluasi dan catatan serius Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Irna-Tan­to, agar tidak terulang kembali pada tahun berikutnya. “Katanya akan kerja cepat. Katanya pembangunan infrastruktur diprioritaskan. Katanya pro rakyat. Katanya ingin pemer­taan pembangunan dan lain-lain. Kenyataannya, malah seperti ini. Bupati dan Wakil Bupati harus lebih tegas menindak OPD yang lambat,” imbuhnya. (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.