RS Tipe D Tertunda

CILEGON, SNOL – Bantuan keuan­gan yang rencananya akan di­kucurkan sebesar Rp30 miliar oleh Pemprov Banten untuk Pemkot Cilegon bakal tidak dapat menampung semua permoho­nan program kerja yang diajukan oleh sejumlah Organisasi Perang­kat Daerah (OPD). Salah satunya, pembangunan Rumah Sakit Tipe D yang akan dibangun oleh Din­kes Kota Cilegon pada tahun 2018, diprediksi akan tertunda.

Diketahui, pada permohonan yang sama, Dispora Dispora Kota Cilegon juga mengaju­kan permohonan bankeu seki­tar Rp25 miliar untuk lanjutan proyek sport center. OPD Lain seperti Dindik Kota Cilegon juga mengajukan penambahan ruang kelas sekolah. Begitupun dengan Dinsos, juga mengaju­kan bankeu terkait pengadaan kendaraan operasional.

Kepala Dinkes Kota Cilegon, Arriadna mengatakan, pem­bangunan Rumah Sakit Tipe D sebelumnya sempat diajukan oleh pihaknya dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2018, namun permohonan itu belum diterima oleh Kemen­kes. Pada permohonan Bankeu untuk pembangunan RS tipe D, prediksi Arriadna, juga akan bernasib sama atau pembangu­nanya tertunda. Pertimbangan itu tentunya bukan tanpa dasar namun pada tahun yang sama, permohonan juga diajukan oleh OPD lain dimana sokongan dari Bankeu sangat dibutuh­kan. Diketahui, pembangunan RS itu akan memakan anggaran sekitar Rp19 miliar yang ren­cananya akan dibangun pada dua tahapan pekerjaan.

“Mungkin bukan tidak terban­gun, tetapi tertunda. Kita beru­paya rumah sakit ini masih bisa terbangun. Kita cukup realistis dengan nilai bankeu itu. Keingi­nan kita sie, bisa dimulai tahun depan. Tetapi kita perlu melihat program prioritas yang lain yang telah jalan sekarang, seperti sport center yang sudah setengah jalan, itu tidak mungkin tertunda. Ke­mudian juga masih ada JLU, itu supporting (anggaran, red) cu­kup besar,” urai Arriadna.

Sekalipun akan tertunda, masih kata Arriadna, pelayan­an kesehatan di kota Cilrgon tidak akan terpengaruh. Selain itu, pembangunan rumah sakit tipe D dapat diajukan di tahun 2019 mendatang. “Kalau pun itu tertunda, pelayanan kes­ehatan tidak terganggu. Masih ada puskesmas dimasing-mas­ing area. Ini hanya soal kita menunggu saja itu dibangun. Kalau di tahun 2018 tidak bisa (terbangun, red), di tahun 2019 harus dimulai,” paparnya.

Terkait bakal tertundanya dua pembangunan RS Tipe D di Keca­matan Ciwandan dan Pulomerak akan mempengaruhi RPJMD, pihaknya belum dapat menjelas­kan hal itu lebih jauh. Namun, besar kemungkinan program prioritas yang diinisiasi pihaknya akan dikaji kembali pada ketika RPJMD direview. “ini kan bagian dari RPJMD, nanti tentunya akan digodok lagi. Jadi saya belum bisa mengatakan seperti apa, tergan­tung RPJMD tahun depan. Apak­ah tetap dua RS dibangun atau dikurangi,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Ratu Ati Marliati mengatakan, pihaknya masih optimis usulan-usulan permohonan Bankeu dari sejumlah OPD Cilegon da­pat terakomidir. Pihaknya ber­harap pemprov dapat melihat dan mengkaji secara kompre­hensif pengajuan bankeu yang diusulkan.

“Kalau untuk cilegon, kita op­timisnya tidak mau berkurang, itu harapan kita. Karena kita su­dah melakukan cukup banyak percepatan dalam rangka mem­bantu provinsi juga. Cuman ka­lau misalnya alokasi anggaran dari provinsi seperti itu, kita mau tidak mau harus musti ter­ima,” tutur Ratu Ati.

Disinggung penurunan be­saran bankeu, DAK dan DAU akan mempengaruhi program kerja prioritas yang ada pada RPJMD, kata Ati, hal itu da­pat saja berpengaruh. Namun, pihaknya belum melihat pen­garuh itu sampai membuat 16 program prioritas pemkot di RPJMD menjadi tertunda secara keseluruhan. “Sementara ini, (penundaan program prioritas, red) belum yach. Nanti kita akan lihatlah, dipending totalnya be­lum. Besok akan dirapatkan, nanti kita lihat lah hasilnya,” tan­dasnya.(nal/eky/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.