Bupati Irna Kaget dan Berharap Perhatian Khusus

Mendengar Wacana Bankeu Pemprov TA 2018 Menyusut

PANDEGLANG,SNOL–Perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menunjang percepatan pembangunan di Pandeglang, diper­tanyakan. Pasalnya, alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2018 nanti diproyeksi menyusut menjadi Rp 55 Miliar. Padahal tahun 2017, Pande­glang memperoleh Bankeu senilai Rp 90 Miliar.

Wacana ini kembali menimbulkan pro – kontra. Karena, dalam RAPBD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2018 yang disepakati di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Ang­garan Sementara (KUA-PPAS), total anggaran Bankeu berjumlah Rp 448 Miliar. Dimana, Rp 55 Miliar dian­taranya untuk Pandeglang. Sedang­kan, untuk Kabupaten Lebak lebihbesar, mencapai Rp 78,3 Miliar.

Diketahui, Kabupaten Pandeglang dan Lebak adalah dua wilayah di Provin­si Banten, yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kondisi itu-pun su­dah disadari Pemkab, dengan mencoba mengajukan anggaran yang dinilai sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, kaget dengan wacana itu. Karena, selama ini ia merasa telah berupaya optimal menyampaikan ke­butuhan anggaran, hingga ratusan miliar rupiah sesuai kebutuhan pem­bangunan.

“Kami kan tidak bisa bekerja sendiri, karena fiskal kami tidak cukup. Seharusnya Pemprov lebih mengerti dan mendengar jeritan hati masyara­kat Pandeglang,” sindir Irna, Rabu (22/11).

Menurutnya, berpisahnya Banten dari Jawa Barat karena menjual ke­miskinan di wilayah Selatan. Namun kenyataannya kata dia, perhatian itu dianggap belum sesuai harapan. “Pandeglang butuh perhatian khu­sus, karena Banten berpisah dari Jawa Barat pada 17 tahun lalu, salah satunya akibat menjual kemiskinan di wilayah Pandeglang Selatan. Sekarang sudah 17 tahun usia Banten, tetapi kemiski­nan masih melekat di Pandeglang,” paparnya.

Meski tak dapat menutup rasa ke­cewanya, namun Bupati Irna mengaku, tetap bersyukur dengan per­hatian dari Pemprov Banten selama ini. Hanya saja, Irna menyatakan akan kembali mencoba melobi se­cara konstruktif, agar angka itu bisa berubah sebelum ditetapkan men­jadi APBD Banten TA 2018.

“Kami sudah bersurat. Tetapi, Alham­dulillah saja kami syukuri. Nanti kami akan lobi-lobi konstruktif lagi, untuk menjadi perhatian. Akan dibicarakan lagi, supaya bisa sejajar dengan Lebak. Kami ingin segera mengejar keterting­galan ini. Karena, saya yakin beliau (Gu­bernur Banten,red) lebih tahu, lebih concern. Beliau pasti menyadari dispari­tas antara Selatan dan Utara, jauh sekali ketimpangannya,” terang Irna lagi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pan­deglang, Erin Fabiana mengaku, me­nyayangkan jika Bankeu Pandeglang TA 2018 dikurangi. Seharusnya, tahun 2018 itu ditambah. Karena, Pandeglang masih sangat jauh tertinggal, dibanding Kabupaten/Kota lain di Banten.

“Jika nilai Bankeu untuk Pandeglang yang tercantum dalam KUA-PPAS tidak berubah, itu menjadi pukulan berat bagi Pandeglang. Kami harapkan, Gubernur Banten bisa bijak menyikapi persoalan ini,” imbuhnya. (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.