Tunggak Pajak, 4 Perusahaan Ditegur

Diberi Waktu Lima Hari Untuk Selesaikan Kewajiban

SERPONG, SNOL—Sedikitnya 2 rumah sakit swas­ta, 1 SPBU dan 1 perusahaan mendapatkan teg­uran dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel. Empat wajib pajak atau perusa­haan itu menunggak Pajak Bumi Bangunan se­lama bertahun-tahun. .

Empat perusahaan tersebut diantaranya SPBU 34.15314 di jalan raya Pahlawan Seribu, Ciater, Serpong. SPBU ini menunggak pembayaran PBB sejak tahun 2011 dengan total pajak yang harus dibayarkan Rp 105.304.107. Pemkot Tangsel me­layangkan surat teguran tiga kali, jika sampai Ju­mat belum kooperatif maka akan tindakan lebih lanjut berupa penempelan spanduk tidak taat pajak.

Perusahaan kedua yakni Rumah Sakit Bunda Dalima di jalan Batam, Rawa Mekar Jaya, Serpong. Rumah sakit ini menunggak pembayaran sela­ma 5 tahun dengan total tagihan Rp 60.000.000. Dalam lima hari ke depan, RS wajib membayar. Jika tidak ada itikad baik kem­bali dilakukan penagihan.

Wajib pajak yang menung­gak pajak berikutnya adalah Rumah Sakit Putra Dalima di jalan Rawa Buntu Utara, Rawa Buntu, Serpong. Rumah sakit ini menunggak pajak selama tiga tahun dengan total tagihan Rp 93.000.000. Perusahaan terakhir adalah PT Anugrah Hanjaya di – Komplek Gudang Tekno, Jalan Widya Tekno, Serpong. Peru­sahaan ini menunggak selama dua tahun dengan jumlah pajak sebesar Rp 150 juta.

Kepala Bidang Pajak Daerah 1 Indri Sari Yuniandri mengung­kapkan kekesalannya kepada perusahaan yang tidak mau membayar Pajak Bumi Bangu­nan yang tertunggak. Salah satu­nya adalah SPBU 34.15314.

Bersama dengan lima orang petugas penarik pajak, Indri mengunjungi SPBU yang ramai pembeli itu dengan membawa berkas wajib pajak tertunggak. Dari data yang dibawa, Indri mengatakan ini merupakan kedatangan tim penarik pajak yang ketiga kalinya. Namun tetap tidak ada itikad baik dari pemilik usaha ini. Padahal, jum­lah pajak yang harus disetorkan berjumlah Rp 105 juta.

”Untuk penuhi target PBB ini, saya bersama tim menyisir seluruh SPBU yang ada di Tangsel. Sedikit­nya ada 15 dari 35 yang kita data belum membayarkan PBB nya kepada Bapenda. Sebagian lang­sung bayar dan memang menung­gaknya tidak banyak. Cuma yang satu ini, tahun 2017 nya bayar, cuma enam tahun ke belakang­nya belum bayar,” kata Indri ketika ditemui di SPBU tersebut.

Indri menyayangkan tidak kooperatifnya pemilik SPBU ini dalam menunaikann kewajiban­nya sebagai wajib pajak. ”Tempat usaha masih aktif sampai sek­arag, bahkan cenderung ramai, besar, ada tempat usaha seperti restoran dan salon mobil, jadi nggak ada alaasa tidak ada ang­garan untuk bayar pajak, kan me­mang kewajiban,” ungkapnya.

Tak hanya SPBU, sejumlah tempat usaha seperti rumah sakit dan gudang juga ikut di­datangi karena masih belum memenuhi kewajibannya seb­agai wajib pajak. ”Kita datangi sejak Senin kemarin, per lima hari kita follow up, kalau sampai tiga kali tidak bayar juga, terpak­sa kita ambil tindakan, dengan memasang spanduk tanah ini belum bayar pajak,” kata Indri.

Indri mencatat beberapa pe­rusahaan dan wajib pajak yang enggan bersikap kooperatif dalam pemenuhan kewajiban ini. Seperti beberapa rumah sakit dan sebuah gudang yang ada di kecamatan Serpong. ”Kita tagih terus, ini juga dengan bantuan media saya mau me­nyadarkan mereka, kalau bayar pajak itu penting,” kata ibu satu anak itu.

Manajer SPBU 34.15305 Ar­dian mengungkapkan pem­bayaran pajak tertunggak ini bu­kanlah wewenannya, melainkan wewenang pemilik SPBU. ”Ya saya nggak tahu apa-apa. Kare­na kan saya bawahan, jadi bu­kan tupoksi saya. Tapi nanti saya teruskan ke atasan,” singkatnya. (irm/bnn/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.