Airin: Gunakan Hak Jawab

Pesan Kepada Jajarannya Bila Ada Berita Negatif

SERPONG,SNOL— Staf pelaksana yang bertugas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mam­pu melakukan analisis dan langkah penyiapan materi kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat. Hu­mas menjadi sub bagian yang sangat menentukan dalam membentuk cit­ra bagi suatu organisasi.

“Bila ada berita negatif silahkan gunakan hak jawab,” ungkap Waliko­ta Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany saat menghadiri acara ‘Forum Kehumasan OPD’ di Bukit Pelayangan Resto, Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kamis (23/11).

Meski terkadang penyampaian hak jawab tidak mendapat perhatian masyarakat tapi hal terpenting bi­dang kehumasan telah memberikan informasi serta sosialisasi apa saja yang sedang dan sudah dilakukan. Airin memastikan bahwa reformasi birokrasi di Kota Tangerang Selatan sudah berjalan.

Paradigma sistem birokrasi sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Dahulu, aparatur pemerintahan dilayani oleh masyarakat dan sekarang justru se­baliknya. Apalagi pada era milenial ini masyarakat semakin kritis dalam menyikapi kebijakan aparatur negara berkaitan dengan sistem pelayanan publik. “Oleh karena itu paradigma reformasi birokrasi sudah harus kita mulai. Mulai dari kehumasan­nya juga harus, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” tegasnya.

Dia berharap kedepannya Forum Kehumasan OPD terbentuk dalam suatu cita-cita yang sama, agar da­pat menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai fakta yang ada dan terjadi. Dinas Komunikasi dan Infor­masi (Diskominfo) Kota Tangel sebagai leading sektor bidang kehumasan tidak bisa bekerja sendirian. Berita didesain tidak boleh sumir tapi harus sesuai dengan data dan fakta yang ada.

“Saya berharap dengan pelatihan-pelatihan seperti sekarang ini Bapak dan Ibu bisa memiliki kemampuan dan keahlian menulis,” harapnya.

Sebelumnya di lokasi yang sama, Kepala Diskominfo Kota Tangsel, Ismunandar, menjelaskan tujuan dibentuknya Forum Kehumasan ada­lah sebagai upaya perbaikan serta meningkatkan hubungan antara pe­merintah daerah dengan media mas­sa. OPD jangan sampai menghindari media massa, melainkan harus mam­pu bersinergi secara konstruktif dalam kerangka optimalisasi sistem pelayan­an publik dan pembangunan daerah.

“Media diajak untuk ikut memban­gun Kota Tangerang Selatan. Tanpa media massa apapun program kegia­tan yang sudah kita lakukan dengan susah payah tidak akan bisa diketa­hui masyarakat,” jelasnya.

Media massa merupakan satu dari lima pilar demokrasi kehidu­pan berbangsa, bernegara dan ber­masyarakat. Apalagi belakangan ini pertumbuhan media massa sudah berkembang sangat pesat. Publik kini semakin mudah mengakses beragam informasi lewat media online.

Media massa ini punya sifat tidak terikat pada ruang dan waktu sehingga kini sedang menjadi primadona bagi warganet. “Perkembangan teknologi sekarang semakin pesat. Ternyata yang (media massa) online itu lebih dimi­nati masyarakat. Survey membuktikan 10 pengguna smartphone menggu­nakannya untuk mencari informasi,” terang Ismunandar. (jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.