Menteri Keuangan Kritik Pemanfaatan Anggaran Pendidikan

JAKARTA, SNOL—Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan Angga­ran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya belum sebanding dengan capaian yang diharapkan. Pemerintah masih terus mencari formulasi yang pas dalam penerapan sistem pen­didikan di Indonesia agar bisa lebih baik.

Padahal, setiap tahun 20 persen total APBN dialokasikan ke sektor ini. Sebagai contoh pada APBN 2017, pemerintah dan DPR mengalokasikan dana sebesar Rp 410 triliun.

Melihat kondisi itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya memeriksa kem­bali pengoptimalan anggaran pendi­dikan yang telah dikeluarkan. Hal itu dilakukan agar bisa dilakukan evaluasi secara maksimal.

“Coba bandingkan, Pak Askolani dalam program pendidikan berapa jum­lah belanja 20 persen. Itu hasilkan bera­pa jumlah BOS, penerimaan beasiswa, dan guru. Pak Boediarso coba lihat tidak semua daerah siapkan 20 persen angga­rannya,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Rabu (22/11).

Lanjut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, jika dibandingkan dengan Vietnam yang juga sama-sama mengalokasikan anggaran pendidikannya sebesar 20 persen dari APBN, justru memiliki hasil maksimal.

“Hasilnya untuk skor membaca kita peringkat 62 dari 66 negara, kemudian dari keseluruhannya kita peringkat 52 dari 55 negara. Vietnam ada di ranking 8. Lihat hasil lebih mengenaskan,” tu­turnya.

Melihat kondisi itu, Sri Mulyani ber­harap kepada seluruh direktorat di bawah Kementerian Keuangan bisa bersinergi dengan baik. Harapannya, sinergi tersebut bisa membuat penge­lolaan anggaran pendidikan menjadi optimal.

“Jadi harus buat SOP sinergi ini. Bagaimana mungkin buat DAK fisik, tapi tidak merata. Ada yang sebelah dapat dana untuk bangun sekolah, sekolah sebelahnya tidak,” ujar Sri Mulyani.

“Kalau 25 persen saja guru kita tidak kompeten, gimana muridnya,” pung­kasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong sinergi antara Direk­torat Jenderal Anggaran (DJA), Direk­torat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Per­bendaharaan. Sinergi itu dilakukan karena masih kerap terjadi permasala­han dalam pengelolaan keuangan dari masing-masing direktorat.

Sebagai contoh, terkait anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari APBN 2017 atau sebesar Rp 410 triliun yang merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh men­gatakan, dari 542 daerah, baru 180 dae­rah yang telah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen terse­but. Sementara sisanya masih belum memenuhi.

“Dari 542 daerah, hanya 180 daerah yang memenuhi. Artinya ada 362 dae­rah yang belum memenuhui,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menurutnya, jika semua daerah bisa memenuhi anggaran pendidikan tersebut, pihaknya optimis jika peng­gunaannya akan maksimal. Untuk itu, pihaknya akan mendorong daerah un­tuk memenuhi kewajibannya.

“Kami tegas setiap daerah tidak memenuhi DAU-nya kami potong atau kami tunda,” tandasnya. (cr4/ce1/jpc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.