Pengelolaan Tahura Hak Pemkab

Pemprov Harus Segera Menyerahkannya

PANDEGLANG,SNOL—Sesuai dengan Undang – Undang (UU) Nomor 23 Ta­hun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, harus dikelola oleh Kabupaten/Kota. Maka dari itu, Pemda Pandeglang berharap agar Pem­prov Banten segera menyerahkan pen­gelolaan Tahura kepadanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Anwari Husnira menyatakan, sampai saat ini Pemprov Banten tidak mau menyerahkan Tahura ke Pemkab Pandeglang. Padahal kata dia, pihaknya sudah berupaya, bahkan bukan DLH lagi yang bersurat secara resmi. Tetapi, Bupati Pandeglang, Irna Narulita melakukan hal yang sama.

“Ibu Bupati (Irna,red) sudah bersu­rat ke Pemprov Banten. Sudah lapo­ran ke Kementerian yang membidan­ginya. Tetapi sampai saat ini, Pemprov Banten tidak ada bahasa apapun ke Pemkab Pandeglang, dan masih bersi­kukuh mengelola Tahura tersebut. Inti­nya Pemprov tidak mau menyerahkan,” kata Anwari, Kamis (23/11).

Karena belum diserahkan ke Pemk­ab Pandeglang tambahnya, tentu saja sampai saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih ditarik oleh Provinsi. “Kami juga menganggarkan untuk pen­gelolaan Tahura, walau belum maksi­mal. Karena itu tadi, belum diserahkan ke Pemkab Pandeglang,” tambahnya.

Menurutnya, ke depan akan dikoor­dinasikan kembali dengan pimpinan (Bupati, Wabup dan Sekda) terkait den­gan Tahura. Bila perlu, pihaknya akan menembus ke Pemprov Banten, serta ke Kementerian. Karena baginya, Tahu­ra cukup potensial untuk dikembang­kan menjadi sumber PAD.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pan­deglang, Iing Andri Supriadi berharap kepada Pemprov Banten, untuk tidak mempertahankan pengelolaan Tahura. Pemkab Pandeglang dianggap sudah siap dan mampu mengelolanya. Terlebih, hal itu diatur dalam Undang – Undang (UU).

“Kita berpatokan ke Undang – Undang dan semua pihak harus mematuhinya. Tinggal, Pemkab Pandeglang melaku­kan langkah-langkah procedural, untuk menarik pengelolaannya,” ujar Iing.

Makanya kata Iing, dalam pemba­hasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 dengan DLH, pihaknya masih mempertimbangkan anggaran untuk pengelolaan Tahura. Karena kata dia, tidak ada dampak manfaatnya un­tuk Kabupaten kalau masih dipertah­ankan oleh Pemprov Banten.

“Enak saja dianggarkan kalau penari­kan PAD-nya masih oleh pihak Pemprov Banten. Makanya kami pertimbangkan terlebih dulu penganggaran tersebut. Nah, kecuali sudah diserahkan oleh Pem­prov, baru kami sepakat Tahura dianggar­kan,” pungkasnya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.