Pemkab “Kekeuh” Bakal Kelola Tahura

Walau Belum Ada Surat Balasan dari Pemprov

PANDEGLANG, SNOL—Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Pan­deglang “kekeuh” bakal kelola Taman Hutan Raya (Tahura), di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, walau tidak ada jawaban atau kejelasan surat dari Pemerintah Provinsi (Pem­prov) Banten. Bahkan, Pemkab Pandeglang sudah meren­canakan anggaran untuk mena­ta Tahura tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin menegaskan, sampai saat ini Pemprov Banten belum juga memberikan alasan apapun terkait akan diserahkan atau tidaknya pengelolaan Tahura ke Pemkab Pandeglang. Pada­hal kata dia, jelas-jelas sudah ada instruksi dari kementerian sesuai peraturan yang berlaku, bahwa Tahura itu harus dikelola Kabupaten.

“Secara nasional, penge­lolaan Tahura diserahkan ke Kabupaten/Kota. Hanya saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sampai sekarang belum menyerahkannya ke Pemkab. Pokoknya, sampai saat ini be­lum ada koordinasi. Tapi, kami sudah pegang aturan dari ke­menterian, bahwa Tahura harus dikelola Kabupaten,” kata Fery, Jumat (24/11).

Walau belum ada bahasa apa­pun dari Pemprov Banten kata Fery, pihaknya sudah menyu­sun anggaran dan sudah mem­buat konsep penataan Tahura ke depannya. Karena kata dia, sudah saatnya Tahura dijadikan taman wisata hutan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

“Kalau kami menunggu dari Pemprov, nanti perencanaan pe­nataan Tahura-nya akan terlewat. Kapan penataanya kalau tidak direncanakan juga, kami meng­kaji penataannya menggunakan pihak ketiga atau konsultan. Ka­lau mau sama-sama melakukan kerjasama pihak Provinsi, ya tidak masalah,” tambahnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Erin Fabiana ber­harap, Bupati Pandeglang agar terus pro aktif atau jemput bola ke Gubernur Banten. Karena ka­tanya, kalau tidak jemput bola atau duduk bersama, sampai kapan-pun tidak akan men­emukan solusi terbaik. Apalagi sudah ada kejelasan dari Ke­menterian, bahwa Tahura harus dikelola oleh Kabupaten. “Saya berharap, Bupati terus berkoor­dinasi dengan Gubernur. Arti­nya, tinggal Bupati ke Gubernur meminta dan menjelaskannya langsung. Karena, itu sudah kewajiban Pemprov untuk menyerahkan pengelolaan Tahura,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ses­uai dengan Undang – Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, ten­tang Pemerintah Daerah (Pem­da), pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, harus dikelola oleh Kabupaten/Kota. Maka dari itu, Pemda Pan­deglang berharap agar Pemprov Banten segera menyerahkan pengelolaan Tahura kepadanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hid­up (DLH) Pandeglang, Anwari Husnira menyatakan, sampai saat ini Pemprov Banten tidak mau menyerahkan Tahura ke Pemkab Pandeglang. Padahal kata dia, pihaknya sudah beru­paya, bahkan bukan DLH lagi yang bersurat secara resmi. Teta­pi, Bupati Pandeglang, Irna Na­rulita melakukan hal yang sama.

“Ibu Bupati (Irna,red) sudah bersurat ke Pemprov Banten. Sudah laporan ke Kementerian yang membidanginya. Tetapi sampai saat ini, Pemprov Bant­en tidak ada bahasa apapun ke Pemkab Pandeglang, dan ma­sih bersikukuh mengelola Ta­hura tersebut. Intinya Pemprov tidak mau menyerahkan,” kata Anwari, Kamis (23/11). (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.