Pengurangan Bankeu, Hambat Pembangunan Daerah

Pemkab Pandeglang Belum Terima Surat Resmi dari Pemprov Banten

PANDEGLANG,SNOL–Menyusutnya Bantuan Keuangan (Bankeu), baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, mengancam terhadap per­cepatan pembangunan di Kabu­paten Pandeglang. Pasalnya, selain Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) yang menyu­sut. Ternyata, Bankeu dari Pemprov Banten TA 2018 mendatang, juga di­pastikan menyusut dan nilainya final dialokasikan sebesar Rp 55 Miliar, yang padahal tahun 2017 mencapai sebesar Rp 90 Miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pande­glang, Ramadani mengaku, belum mendapatkan informasi secara resmi dari Pemprov Banten soal be­saran Bankeu untuk Pandeglang. Ia juga berkilah, belum tahu persis jika Bankeu tersebut sudah final diangka Rp 55 Miliar.

“Kami berharap, walau ada penu­runan, tidak terlalu jauh bedanya dari tahun 2017, Rp 90 Miliar. Kalau tahun 2018 hanya dialokasikan Rp 55 Miliar, penurunannya lumayan be­sar,” kata Ramadani, Selasa (28/11).

Dengan menyusutnya Bankeu itu katanya, akan merepot Kabupat­en Pandeglang, khususnya dalam melaksanakan percepatan pem­bangunan infrastruktur. Sebab, wa­lau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang meningkat, tidak bisa menutupi semua kebutuhan pembangunan.

“Organisasi Perakat Daerah (OPD) penghasil sudah kami ‘pecutin’. Tapi, tetap saja kenaikan PAD-nya hanya mampu diangka Rp 2,4 Miliar. Tentu saja masih jauh, untuk menutupi be­ban kesenjangan pembangunan danperekonomian antara Pandeglang Utara dan Selatan. Apalagi pen­gurangan Bankeeu dari Pusat dan Provinsi tidak akan tertutupi oleh PAD,” terangnya.

Disinggung apakah pengurangan Bankeu itu dampak dari serapan TA 2017 yang lemah, atau faktor lainnya. Ramadani menyatakan, sampai saat ini dia juga belum mengetahui penye­bab pastinya. “Kalau itu saya nggakhapal, mungkin kebijakan Pemprov saja. Tapi, memang untuk Bankeu TA 2017 ini kami baru mengajukan pros­es ditahap kedua, mudah-mudahan minggu depan kami bisa mengaju­kan lagi tahap ketiga,” paparnya lagi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pan­deglang, Erin Fabiana mengaku, ti­dak mempersoalkan berkurangnya Bankeu dari Pemprov Banten dan Pusat. Akan tetapi kata dia, Pem­prov Banten harus memfokuskan pembangunan jalan di Pandeglang yang kewenangannya ada di mer­eka (Pemprov). Karena, saat ini kondisinya sudah banyak yang ru­sak parah.

“Begitu pula dengan Pemerintah Pusat. Tolong lah, ruas jalan nasi­onal yang ada di Pandeglang diper­hatikan. Pemprov juga harus selektif dalam menerima ajuan dari Pemkab Pandeglang, terkait pembangunaninfrastruktur yang kewenangan­nya ada di Pemprov. Karena, ban­yak sekali jalan Pemprov yang ada di Pandeglang, selain rusak. Ada juga yang mesti dilakukan peleba­ran, seperti jalur Mengger – Carin­gin, merubah curamnya tanjakan Bangangah di Mandalawangi, yang kerap memakan korban. Jalan di kawasan wisata seperti, Sumur dan sekitarnya, harus segera dibangun,” imbuhnya. (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.