Ribuan RTLH Belum Tertangani

TIGARAKSA, SNOL—Di tengah tingginya jumlah industri di Kabupaten Tangerang, namun hal itu tidak menjamin seluruh masyarakatnya hidup sejahtera. Khususnya dalam kepemilikan rumah yang layak huni.

Berdasarkan data yang dimil­iki Dinas Sosial, sebanyak 1.134 rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang. Jumlah itu terus bertambah berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.

“Hasil pendataan di tahun 2016 dan 2017 saja, ada sekitar 1.134 rumah yang tidak huni, dengan rinciannya tahun 2016 ada 622 RTLH dan 2017 ada 512 RTLH,” kata Namun Aliyudin, Kasi Pen­anganan Fakir Miskin Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pen­anganan Fakir Miskin, Dinas Sos­ial Kabupaten Tangerang, kepada Satelit News, kemarin.

Jumlah itu, kata dia, terus ber­tambah jika pendataan terus dilakukan di lapangan. “Tentu­nya akan semakin banyak lagi rumah tidak layak huni ditemu­kan. Itu pun berdasarkan hasil survei satu orang anak buah saya di lapangan,” katanya.

Meski begitu, ia mengaku bantuan yang digelontorkan be­lum sebanding dengan jumlah yang ada. Tahun ini saja, baru 145 rumah tidak layak huni saja yang mendapatkan bantuan alokasi dana perbaikan yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Setelah Dinsos Kabu­paten Tangerang mengajukan­nya kepada Provinsi Banten agar dapat ditangani berdasar­kan skala prioritas yang terjadi dan bantuan dari CSR (Corpo­rate Social Responsibility).

“Tahun ini, hanya 145 rumah yang bisa ditangani. Bantuan berkisar Rp15 juta untuk setiap Kepala Keluarga (KK),” terang Aliyudin.

Menurutnya, banyaknya jum­lah RTLH berbanding lurus dengan keberadaan fakir miskin di Kabupaten Tangerang yang masih cukup tinggi. Berdasar­kan Basis Pemutakhiran Data Terpadu (BPDT), ada sekitar 44 ribu fakir miskin ada di Kabu­paten Tangerang.

Sebelumnya, fakir miskin adalah seseorang yang me­miliki ataupun tidak memi­liki pekerjaan namum belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ia menconto­hkan seperti orang yang belanja makanan daging atau pakaian­nya hanya sekali dalam setahun.

Sedangkan mengenai kriteria RTLH yang layak untuk dibantu, kata Aliyudin, adalah rumah yang dindingnya terbuat dari bilik, lantai tanah, atap terbuat dari ijuk, jaringan listrik tidak jelas, serta tidak memiliki WC.

Lanjut Aliyudin, bantuan ke­pada para penerima manfaat akan disalurkan melalui reken­ing langsung untuk selanjutnya dapat dibenjakan untuk keper­luan material. Sedangkan yang bersumber dari bantuan CSR ada pada urusan pihak perusa­haan, sebagai pihak yang ikut peduli terhadap pemukiman warga di sekitar area perusa­haan.

“Kalau bantuan dari perusa­haan berupa CSR saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, kerena penanganannya dilakukan oleh perusahaan langsung, peneri­ma dan Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya tinggal meli­hat. Berbeda dari APBD Provinsi Banten, itu disalurkan langsung kepada penerimanya,” tandasnya.

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin M Sadeli menambahkan, meski bantuan RTLH bersumber dari APBD Provinsi Banten, APBN dan CSR, namun hal itu bu­kan menjadi alasan Pemkab Tangerang terkesan tidak per­duli dengan keberadaan rumah tidak layak huni milik warga. Saat ini, melalui program Ge­brak Pakumis, alokasi dana bantuan bedah rumah yang ber­sumber dari APBD Kabupaten Tangerang sengaja difokuskan untuk wilayah pesisir. Sementara untuk pelaksana pembangunan­nya ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

“Awas jangan salah kaprah, meski RTLH APBD Kabupaten Tangerang tidak ada di pos Dinsos. Namun, kita (Pemkab Tangerang,red) punya program Gebrak Pakumis yang saat ini ditangani Perkim,” pungkasnya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.