BPJS Tekor Hampir Rp 7 Triliun

Cost Sharring Pembiayaan 8 Penyakit Masih Wacana

JAKARTA,SNOL-Meski Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami de­fisit keuangan yang diperkirakan men­capai Rp9 triliun hingga akhir tahun ini, dipastikan tidak akan menaikkan iuran kepesertaan. Saat ini BPJS Kesehatan bersama kementerian dan lembaga ter­kait sedang mencari jalan keluar guna mengatasi defisit keuangan tersebut.

Sebelumnya berembus kabar bahwa manajemen BPJS Kesehatan sedang kelimpungan bagaimana mengatasi defisit keuangan yang nilainya cukup besar itu. Direktur Utama BPJS Fach­mi Idris tidak menampik kabar defisit keuangan itu, namun diakui angkanya tidak akurat. Angka defisit keuangan di­perkirakan berada di bawah Rp7 triliun atau angka resminya baru bisa dilihat akhir Desember 2017.

Dihitung dari mana, dengan cara apa, pun BPJS Kesehatan pasti mencatat defisit keuangan. Munculnya defisit keuangan disebabkan biaya klaim lebih besar ketimbang pendapatan iuran. Pem­bayaran iuran peserta tidak sesuai per­hitungan. Sebagai contoh, iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) seharusnya membayar Rp36.000 per bulan, namun hanya membayar Rp23.000 per bulan, ter­dapat selisih sekitar Rp13.000 per bulan yang jumlahnya puluhan juta peserta.

Ramainya perbincangan BPJS soal cost-sharring pembiayaan delapan pe­nyakit menimbulkan tanya tanya di mayarakat. Akan tetapi, pihak BPJS dan Ombudsmanpun membantah hal terse­but. “ Terkait BPJS itu tidak benar. Itu hanya wacana sebenarnya. Hanya piki­ran-pikiran liar dan kekalutan manaje­men BPJS, yang berpikir kok tiap tahun ada defisit,” ujar Anggota Ombudsman Dadan S Suharmawijaya, Gedung Om­budsman, Jakarta, Rabu (29/11).

Dadan mengatakan bahwa BPJS itu adalah sharing iur, yang digunakan untuk saling membantu bagi peng­guna BPJS lain. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat yang berpikiran bahwa BPJS itu dibayarkan oleh pemerintah. “Persoalannya orang masuk BPJS (saat sakit), kebanyakan hampir 90 persen masuk langsung jadi beban, bukan ma­suk untuk gotong royong jadi masuk dalam kondisi sakit, setelahnya tidak ada kesadaran untuk saling iur. terma­suk untuk yang Penerima Bantuan Iu­ran (PBI) dan non-PBI,” tuturnya.

Kondisi itu, menurut Dadan, men­gakibatkan defisit. Apalagi hingga kini diketahui masih banyak anggota masyarakat yang belum mendaftar­kan BPJS secara mandiri. Dadan me­nyarankan agar pihak BPJS kembali menata menajemennya. Langkah itu diharapkan masyarakat yang belum menjadi anggota secara sukarela masuk menjadi anggota BPJS.

“Manajemen harus diperbaiki, BPJS harus mencari cara agar orang (masyara­kat) secara suka rela masuk dulu menjadi anggota BPJS untuk bergotong royong sebagaimana layaknya bentuk gotong royong yg lainnya, karena ini bukan asuransi murni. Nah dari sanalah ada aku­mulasi anggaran yang dipakai untuk saling membiayai,” tutup Dadan. (ipy/jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.