Pandeglang Pasrah Besaran Bankeu

Butuh Formula Khusus Untuk Keluar dari Predikat Daerah Tertinggal

PANDEGLANG, SNOL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tidak akan berbuat banyak, atau melakukan upaya apapun atas kebi­jakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, yang mengurangi jumlah Bantuan Keuangan (Bankeu) TA 2018. Arti­nya, pihaknya akan mengikuti dan patuh pada kebijakan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pande­glang, Fery Hasanudin menyatakan, informasi yang didapatnya, bahwa pengurangan Bankeu itu adalah ke­bijakan baru dari Gubernur Banten, untuk pemerataan. “Tahun Anggaran (TA) 2017 Bankeu mencapai Rp 90 Mil­iar. Lalu, TA 2018 sebesar Rp 55 Miliar. Tentu saja kami merasa kehilangan, karena jumlah yang dikurangi cukup besar. Tapi, bagaimanapun kebijakan itu harus kami patuhi,” ungkap Fery, Rabu (29/11).

Diakuinya, dengan adanya pengu­rangan itu sangat berpengaruh pada sektor pembangunan di tahun 2018 mendatang. Menurutnya, Bankeu yang sekarang saja peruntukannya ditumpahkan kepada pembangunan infrastruktur.

“Kita punya perwakilan anggota DPRD di Provinsi Banten dari Dae­rah Pemilihan (Dapil) Pandeglang. Pasti mereka juga akan membantu memperjuangkannya, agar Bankeu itu ditambah lagi. Kita jangan berke­cil hati, nanti kami juga akan efe­siensi APBD Pandeglang dari belanja pegawainya, dan akan diprioritaskan untuk pembangunan,” terangnya.

Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, ‘pasrah’ bila tahun depan daerah yang dipimpinnya akan minim pembangunan. Soalnya, ang­garan yang dimiliki mengalami de­fisit yang cukup besar. “Kebijakan itu membuat kekuatan fiskal Pandeglang semakin lemah. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya juga sudah mengurangi jatah dana perimbangan bagi Pemkab Pande­glang sebesar Rp 73 Miliar. Sehingga, APBD Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2018 hanya berkisar diangka Rp 24 Triliun. Menyusut dari tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 2.5 Trili­un,” ungkap Irna.

Ia mengklaim, dirinya telah beru­paya optimal agar Pemprov Banten bisa mengubah nilai Bankeu TA 2018. Diharapkan, akan minimalnya bisa setara dengan tahun lalu yaitu Rp 90 Miliar, atau sejajar dengan Kabupaten Lebak yang memperoleh Rp 78 Miliar.

“Ibu (Irna,red) sudah coba sampai­kan, agar kami mendapat prioritas. Karena untuk mengangkat Pandeglang lepas dari status tertinggal, butuh for­mula khusus,” terangnya.

Berbagai alasan dan penjelasan telah disampaikan, guna menjadi pertimbangan Pemprov dalam men­gucurkan anggaran Bankeu ke Pan­deglang. Namun pada akhirnya tam­bahnya, hal itu tidak cukup kuat untuk mengubah kebijakan pemerintahan Wahidin HalimAndika Hazrumy.

“Saya dengar masih bisa berubah. Tetapi kalau dipastikan Rp 55 Miliar oleh Gubernur Banten, saya ha­rus tetap apreasiasi. Tetapi, mudah-mudahan di APBD berikutnya kami mendapat porsi yang lebih,” harapnya.

Pemkab Pandeglang berharap besar pada peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan iklim investasi diharapkan berjalan baik. Sehingga, para investor bisa menanamkan modalnya di Pandeglang. “Yang se­dang kami kawal saat ini, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Ka­wasan Ekonomi Khusus (KEK) Tan­jung Lesung, Bandara Banten Selatan, Reaktivasi Rel Kereta Rangkasbitung – Labuan dan yang lainnya. Karena, investor tidak mau masuk kalau belum diluncurkan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, menyusut­nya Bantuan Keuangan (Bankeu), baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemer­intah Provinsi (Pemprov) Banten, men­gancam terhadap percepatan pem­bangunan di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, selain Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) yang me­nyusut. Ternyata, Bankeu dari Pemprov Banten TA 2018 mendatang, juga di­pastikan menyusut dan nilainya final dialokasikan sebesar Rp 55 Miliar, yang padahal tahun 2017 mencapai sebesar Rp 90 Miliar.(nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.