Satpol PP Segel Delapan Perusahaan

Akibat Izin Perusahaannya Tidak Lengkap

TIGARAKSA, SNOL—Sampai saat ini masih banyak ditemukan perusa­haan di Kabupaten Tangerang yang belum mengantongi atau melengka­pi izin oeprasional. Sedikitnya, dela­pan perusahaan telah disegel oleh Satpol PP.

Kasi Pengawasan Satpol PP Ka­bupaten Tangerang, Zakaria men­gatakan, sejumlah izin harus dileng­kapi oleh perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha atau op­erasionalnya, termasuk perubahan bentuk bangunan perusahaan agar sesuai standar keselamatan. Na­mun kenyataannya, ratusan perusa­haan di berbagai bidang masih saja melakukan pelanggaran karena tidak mengikuti aturan yang berlaku, ter­masuk seperti melengkapi perizinan.

“Ada yang belum memperba­harui Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya, ada yang tidak memi­liki Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan  Kebersihan  (DLHK) dan izin-izin masyarakat, Surat Keteran­gan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP),  UKL dan UPL, Tanda Daftar Perusahaan (TDP),  hingga Tanda Daftar Gudang (TDG),” katanya kepada Satelit News, kemarin.

Berdasarkan data yang dimilikin­ya, kata Zakaria, dari seluruh perusa­haan yang tersebar di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang, ternyata be­lum semuanya mengantongi izin se­cara menyeluruh.

“Untuk  triwulan ketiga ini saja, kalau 100 perusahaan yang belum mengantongi izin-izin secara  ke­seluruhan mungkin  ada, bahkan lebih. Jumlah itu terus bertambah berdasarkan hasil pengawasan di la­pangan,” kata Zakaria.

Meski begitu, pihaknya belum dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah keseluruhan perusa­haan yang belum mengantongi izin secara menyeluruh. “Karena masih kita rekap datanya. Melihat tingkat pelanggaran yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan untuk dilaku­kannya proses pendataan,” akunya.

Zakaria mencontohkan, semisal ada sebuah perusahaan A yang telah men­gantongi izin IMB, IUI, SIUP NPWP, izin lingkungan dari Dinas Lingkun­gan Hidup dan  Kebersihan  (DLHK) dan izin masyarakat, Surat Keteran­gan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP). Namun, pas ditanya izin  UKL dan UPL-nya, serta TDP  atau TDG-nya ternyata ti­dak ada.

Untuk izin IMB saja,  lanjut Za­karia, masih banyak ditemukan pe­rusahaan yang tidak  melakukan pembaharuan IMB-nya, pascaper­luasan bangunan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Pa­dahal, kata dia, perubahan IMB ini sangat penting karena dapat men­gancam keselamatan pekerjanya. Menurutnya, perluasan bangunan pabrik yang tidak diawasi  oleh pihak yang berkompeten, dikhawatirkan akan menghasilkan bangunan yang tidak memenuhi standar.

“Atas adanya dugaan itu, banyak laporan yang masuk ke kami, baik dari masyrakat ataupun organisasi,” tandasnya.

Samentar itu, Kasi Ops pada Bi­dang Trantibum Satpol PP Kabu­paten Tangerang, Syahdan Muchtar mengatakan, setidaknya ada delapan perusahaan disegel lantaran kedapa­tan tidak mengantongi izin. Padahal sebelumnya dilakukan penyegelan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada seluruh perusa­haan yang belum memiliki izin agar segera melengkapi izinnya.

“Kalau sudah tiga kali kita perin­gatkan masih saja tetap membandel ya terpaksa kita segel,” tegasnya.

Menurutn Syahdan, sebanyak 11 surat izin harus dikantongi oleh pe­rusahaan dalam menjaga aset dan karyawannya. Selain menghindari hal yang tidak diinginkan akibat kel­alaian perusahaan yang tidak me­miliki izin lengkap, kata dia, daerah juga akan mengalami kerugian aki­bat pungutan retribusi atas izin-izin yang dikeluarkan.

“Sebagai aparatur penegak Per­aturan Daerah (Perda) sudah men­jadi kewajiban dari Satpol PP un­tuk menertibkannya,” pungkasnya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.