Keseriusan Satpol PP Dipertanyakan

Disanksi Tipiring, PKL di Puspemkab Masih Membandel

TIGARAKSA, SNOL—Meski dilarang na­mun, keberadaan Pedagang  Kaki  Lima (PKL) di area Pusat Pemerintahan Ka­bupaten (Puspemkab) Tangerang ma­sih saja ada. Para PKL nekat berjualan meski sebelumnya pernah dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satpol PP.

Pantaun Satelit News di area Pus­pemkab Tangerang sepekan sejak pemberian sanksi Tipiring oleh   Sat­pol  PP, keberadaan PKL di  dalam  ka­wasan Puspemkab  Tangerang kem­bali menjamur. Mereka menempati sudut-sudut Situ Pemkab, tepi jalan. Khususnya di perkantoran yang terkait dengan pelayanan masyarakat seperti di Gedung Usaha Daerah (GUD) atau Gedung Serba Guna (GSG).

Salah seorang pengunjung Situ Puspemkab  Tangerang, Ahmadi mempertanyakan keseriusan petu­gas Satpol PP dalam menertibkan keberadaan  para pedagang di dalam kawasan Puspemkab Tangerang yang masih saja menjamur. Menu­rutnya,  tingkat  keberhasilan dari upaya penertiban PKL bisa tercer­min dari penertiban PKL di dalam kawasan Puspemkab Tangerang.

“Kalau pedagang di dalam Pus­pemkab sendiri saja tidak bisa ditan­gani, bagaimana dengan para PKL yang di luaran,” keluhnya, kemarin.

Menurutnya, kejadian kucing-kuc­ingan antara petugas dari Satpol PP dengan para PKL itu sudah terjadi sejak lama. Ia menilai PKL seolah tidak ada takutnya, meski lapak jualan mereka  ti­dak jauh letaknya dari kantor Satpol PP.

“Mending jauh (keberadaan PKL, red), itu kan nampak jelas kalau dili­hat dari Kantor Satpol PP, tapi acuh aja. Hanya waktu-waktu tertentu saja ditertibkannya,” katanya.

Atas keberadaan para PKL itu, kata Ahmadi, membuat pemandan­gan di dalam kawasan Puspemkab Tangerang menjadi kumuh, karena gerobak dan lapak jualan  yang dil­etakan seenaknya oleh pedagang juga mengganggu kepentingan umum lainnya. “Bikin kumuh saja,” ketusnya.

Ahmadi berharap kepada para  petu­gas agar dapat dengan serius menertib­kan PKL liar, tidak lantas membiarkan begitu saja atas alasan kasihan kepada para pedagang. Menurutnya, perlu upaya tegas dari petugas agar kawasan Puspemkab tetap terjaga kebersihannya.

“Kalau kotor atau berantakan kan kita semua yang malu jadinya di mata orang luar yang datang ke Pus­pemkab Tangerang,” tandasnya.

Menanggapi keluhan ini, Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Tangerang, Syahdan Muchtar mengaku telah berupaya semaksimal mungkin men­ertibkan keberadaaan PKL di dalam Puspemkab Tangerang setiap harinya. Bahkan pihaknya telah menerjunkan petugasnya dengan cara berpatroli.

“Setiap hari petugas kami sudah diterjunkan untuk mengawasi ke­beradaan PKL,” katanya.

Meski begitu Syahdan tidak me­nampik keberadaan PKL yang masih saja ditemukan. Menurutnya, per­lu  upaya bersama untuk mengatasi para PKL di dalam kawasan Puspemk­ab Tangerang. Ia menilai harus ada jalan keluar setelah para PKL diterib­kan, dalam hal ini adalah peran Dinas Pergagangan (Disperindag) harus bisa menyediakan lapak bagi para PKL agar keberadaannya bisa ditampung.

“Tidak  bisa cuma  ditertibkan saja, harus ada solusinya. Upaya pener­tiban tanpa ada jalan keluarnya itu nonsen,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 59 PKL disi­dangkan karena telah melanggar Per­aturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL). Para PKL itu dikenakan sanksi Tipiring karena nekat berjua­lan di dalam kawasan Puspemkab Tangerang. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.