Bupati Layangkan Surat ke Gubernur

Minta Fasilitasi Percepatan Pelimpahan Aset

TIGARAKSA, SNOL—Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Tangerang me­layangkan surat kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, agar dapat memfasilitasi rencana percepatan pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang atau sebaliknya. Menyu­sul rencana pelimpahan aset yang sampai saat ini belum juga ada kepastian.

Hal itu terungkap dalam Surat Permohonan Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar nomor  032/4592-BP­KAD/2017 tentang permohonan fasilitasi penyerahan aset dan atau bangunan, dari Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang dan se­baliknya, pada tanggal 29 Novem­ber lalu.

Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Fahmi Feisuri mengaku, pihaknya telah mengutus stafnya untuk mengirimkan lang­sung surat dari Bupati Tangerang A Zaki Iskandar perihal permohonan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim agar bisa memfasilitasi per­masalah tersebut.

“Tadi pagi (kemarin, red), staf saya yang mengatarkannya ke Serang. Su­rat dari Pak Bupati perihal mediasi ini tidak hanya dilayangkan kepada Gubernur Banten, namun ke BPK RI juga,” kata Fahmi, kepada Satelit News, kemarin.

Hal itu menyusul rencana per­cepatan pelimpahan yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Untuk itulah, kata dia, perlu peran serta dari Gubernur Banten agar upaya per­cepatan pelimpahan aset bisa segera dilakukan.

“Intinya, dari semua upaya per­cepatan itu dalam upaya mencip­takan laporan keuangan yang sema­kin membaik,” katanya.

Selain permohonan bantuan fasilitasi kepada Gubernur Banten, sebelumnya BPKAD Kabupaten Tangerang juga telah berusaha agar pelimpahan aset bisa sesegera mungkin dilakukan. “Tidak ada apa-apa kok, hanya agar bisa dipercepat aja. Tidak ada yang lain,” kilahnya.

Menanggapi isu adanya sejumlah aset milik Pemkab Tangerang yang kurang lengkap pemberkasannya, Fahmi berharap agar bisa disele­saikan secara bersama-sama melalui join opname pemeriksaan fisik di la­pangan.

“Tidak perlu menjadi alasan dan perlu dibesar-besarkan, kelengka­pan dokumen bisa sama-sama di­urus,  tapi jangan menjadi pengham­bat karena objeknya jelas, Pemdanya pun jelas,” katanya.

Pada sisi lain, kata dia, lamban­nya penggunaan aset yang menjadi terbangkalai atas kepemilikannya dikhawatirkan akan memicu ma­salah lainnya, sepert pergeseran pa­tok batas dan penggunaan aset oleh pihak luar sangat dimungkinkan ter­jadi.

“Dulu pernah ada patok kita yang digeser pihak luar, ini kan menjadi kerjaan tambahan nantinya kalau terjadi lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang, Hendra Ir­sansyah mengaku optimis sebelum masa jabatan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar berakhir, pelimpahan aset bisa selesai dilakukan secara keseluruhan. Sedikitnya ada 56 aset milik Pemkab Tangerang akan dis­erahkan kepada Pemkot Tangerang berganti 41 aset milik Pemkot Tangerang yang ada.

“Upaya percepatan akan tercapai apabila kedua belah pihak bisa berk­erja cepat. Meski begitu, kita positif aja kedepan,” pungkasnya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.