Hibah Tunjangan Guru Honorer Ditolak

JAKARTA,SNOL— Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Serikat Guru (SEGI) Jakarta menolak mekanisme dana hibah tunjangan guru honorer swasta di ibu kota. Walaupun begitu kedua organisasi profesi itu mengapresiasi niat baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menye­jahterakan guru honorer di sekolah-sekolah swasta. Apalagi dengan berniat memberikan tunjangan sebesar Rp 500 ribu/bulan.

“Semua guru di DKI Jakarta selayaknya diberi kesejahteraan. Namun, niat baik saja tidak cukup, ketika Pem­prov DKI Jakarta mengabaikan aturan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Niat baik ini mesti melalui cara yang adil, sesuai dengan aturan dan berbasis data yang jelas,” tutur Heru Purnomo, Sekjen FSGI.

Kalau untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer di DKI Jakarta, maka FSGI dan SEGI Jakarta sangat mendukung. Namun, jika untuk me­ningkatkan kualitas rasanya kurang tepat. FSGI dan SEGI Jakarta menilai, jika pemberian tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan guru honorer, maka cara berpikirnya sudah tepat.

“FSGI dan SEGI Jakarta sangat men­dukung akan tetapi mekanisme bertin­daknya yang kami nilai keliru. Karena kebijakan pemberian tunjangan untuk kesejahteraan guru swasta di DKI Ja­karta melalui organisasi profesi guru PGRI dan HIMPAUDI adalah hal yang berpotensi melanggar peraturan pe­rundangan,” tambah Slamet Maryanto mewakili SEGI Jakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, FSGI dan SEGI Jakarta menyampaikan lima alasan penolakan sekaligus mereko­mendasikan cara penyaluran yang adil dan tidak menabrak peraturan perun­dangan yang ada. Khususnya terkait or­ganisasi profesi guru.

Lima alasan penolakan FSGI dan SEGI Jakarta tersebut adalah: Pertama, sejak berlakunya UU No. 14/2005 ten­tang Guru dan Dosen, organisasi pro­fesi guru tidak tunggal lagi. Artinya, or­ganisasi profesi guru bukan hanya PGRI dan HIMPAUDI, sehingga kebijakan hibah ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Selain PGRI dan HIMPAUDI, ada organisasi profesi guru lain, yaitu FSGI IGI, FGII, PGSI, PERGUNU dan Persatuan Guru Muhamadiyah.

Kedua, pernyataan PGRI dan Pem­prov DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa data guru honorer di DKI Jakarta berjumlah 52 ribu guru honorer, me­muncul pertanyaan, mengingat bahwa tidak semua guru swasta adalalah guru honorer, dan tidak semua juga meru­pakan anggota PGRI dan HIMPAUDI.

Ketiga, anggota organisasi profesi guru selain PGRI dan HIMPAUDI ber­potensi tidak memeroleh tunjangan tersebut. Mengingat salah satu syarat mendapatkan tunjangan haruslah menjadi anggota PGRI. Padahal guru-guru swasta di DKI Jakarta juga banyak yang bukan anggota PGRI.

Keempat, pemberian hibah dan ke­wenangan penyaluran tunjangan ke organisasi profesi guru juga berpotensi melanggar UU No. 32 Tahun 2004 ten­tang Otonomi Daerah, yang berbunyi, pasal 22 yang berbunyi: “Dalam men­jalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah wajib menjunjung tinggi keadilan dan pemerataan”.

Kebijakan hibah hanya kepada PGRI dan HIMPAUDI juga memicu konflik antarorganisasi profesi guru. Tentu fenomena ini akan sangat tidak produk­tif dan konstruktif bagi terciptanya suasana edukatif di kalangan guru dan sekolah di DKI Jakarta.

Padahal semestinya Pemprov DKI Jakarta sebagai pemerintah justru yang berperan dalam membina dan mencip­takan suasana hubungan yang damai, bersatu, produktif, edukatif dan harmo­nis antar stakeholders pendidikan, bu­kan malah sebaliknya. (esy/jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.