Pasokan Beras Lokal Terus Menyusut

Imbas Alih Fungsi Lahan Pertanian

TIGARAKSA, SNOL—Pasokan be­ras asal Kabupaten Tangerang terus mengalami penyusutan. Jumlah pa­sokan sebanyak 336 ribu ton gabah atau sama dengan 218 ribu ton be­ras, sudah tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang yang mencapai 3 juta jiwa lebih. Hal ini sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian.

Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Kustri Win­dayani mengatakan, sedikitnya dibutuhkan 300 ribu ton beras untuk setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Tangerang yang berkisar 3 juta jiwa lebih. Menurutnya, jumlah kebutu­han penduduk terhadap beras saat ini tidak sebanding dengan keterse­diaan gabah hasil petani asal daerah sendiri, yang hanya mampu meng­hasilkan 336 ribu ton gabah atau sama dengan 218 ribu ton beras.

“Penyediaan akan beras yang be­rasal dari daerah sendiri terus men­galami penyusutan setiap tahunnya. Hal itu seiring dengan laju pertum­buhan penduduk yang dibarengi semakin berkembangnya kawasan pemukiman,” kata Kustri, kepada Satelit News, kemarin.

Menurut Kustri, ketersediaan la­han di sejumlah daerah di Kabupat­en Tengerang terus  mengalami pe­nyusutan setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan ketersedian lahan untuk bercocok tanam semakin se­dikit. Khususnya bagian selatan Ka­bupaten Tangerang yang semakin menjamurnya kawasan pemukiman penduduk dan gedung bertingkat, sebagai akibat dari alih fungsi lahan yang terjadi.

“Seperti terjadi di Kecamatan Ke­lapa Dua, Curug, Legok, Panongan, serta Kecamatan Jayanti, lahan per­tanian semakin menyusut,” katanya.

Untuk itu, kata Kustri, diperlukan sebuah regulasi khusus agar ke­beradaan akan lahan pertanian tidak terus mengalami penyusutan dan alih fungsi. Dengan begitu, meski kepemilikan atas lahan pertanian silih berganti, diharapkan fungsinya tidak berubah. Sehingga kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang diperlukan dalam pengawasan pem­bangunan yang terjadi melalui izin-izin yang akan dikeluarkan.

“Perlu sebuah regulasi yang men­gatur agar lahan pertanian tidak beralih fungsi, meski pemiliknya ber­ganti-ganti sebagai akibat proses jual beli tanah. Peran bagian perizinan akan sangat vital dalam memfilter laju pertumbuhan pembangunan se­belum dikerjakan di atas lahan para petani tadi,” tegasnya.

Meski begitu, Kustri mengaku, gulasi yang dimaksud hanya mengatur atas larangan perubahan alih fungsi, tidak sampai pada larangan jual beli lahan. “Kalau urusan jual belinya itu yang pastinya tidak bisa dilakukan,” akunya.

Menyikapi pasokan beras yang se­tiap tahunnya semakin berkurang, Kustri menghimbau kepada para petani agar lebih memaksimalkan produksi pertanian di daerahnya masing-masing.

“Meski begitu, ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih relatif stabil. Ketersediaan akan beras masih tercukupi me­lalui beberapa program yang dilak­sanakan,” tandasnya.

Terpisah, Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Resmiyati mengatakan, upaya memaksimalkan lahan perta­nian terus digalakan agar ketersediaan bahan makanan pokok bisa tercukupi. Para petani terus digenjot agar bisa melakukan musim panen dua hingga tiga kali untuk setiap tahunnya.

“Dengan cara intensifikasi dan penerapan teknologi,  pola pen­ganekaragaman tanaman atau yang biasa dikenal dengan pola tumpang tindih sengaja dilakukan sesuai pe­rubahan musim,” katanya.

Pada sisi lain, Resmiyato mengaku, akan memanfaatkan lahan tidur yang tidak terpakai, serta kerjasama antar swasta diperlukan agar dapat diman­faatkan sebaik mungkin ketimbang tidak terpakai.

“Ke depan akan ada wacana pe­manfaatan lahan tidur di sejumlah daerah yang tidak terpakai,” tandas­nya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.