Kejari Bidik Pengemplang APBD dan APBN

Dalam Setahun Tangani 8 Kasus Korupsi

PANDEGLANG, SNOL—Di Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang mengkampanyekan anti korupsi melalui pemasangan stiker ajakan, mencegah tindak pidana korupsi di Jalan Raya Pandeglang – Serang, tepatnya di Pancaniti Alun-alun Kabupaten Pandeglang, Jumat (8/12). Kepala Kejari (Kajari) Pandeglang, Nina Kartini menegaskan, sampai saat ini pihaknya masih fokus membidik atau mengawasi para pengemplang APBD dan APBN, mulai dari tingkat Pemerintahan desa sampai Pemerintahan Kabupaten, dan bahkan sekolah-sekolah. Hal itu dilakukan katanya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Sekarang banyak anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa (DD) dan lainnya, yang mengalir ke daerah. Belum lagi APBD. Maka dari itu, kami tetap fokus melakukan pengawasan dan membidik para pengemplang anggaran tersebut, agar anggarannya dipergunakan sesuai peruntukannya, peraturan yang berlaku dan tidak dijadikan lahan untuk korupsi para oknum,” terang Nina, Jumat (8/12).

Pada kesempatan HAKI lanjutnya, ia mengajak semua pihak baik Bupati dan Wakil Bupati, jajaran Pemkab Pandeglang, para Kepala Desa (Kades), para Kepala Sekolah (Kepsek), anggota DPRD dan BUMD, agar bersama-sama bergerak memberantas tindakan tercela (korupsi) yang merugikan Negara dan masyarakat.

“Memerangi korupsi itu tidak hanya tugas Kejari, tetapi tugas kita semua, sebagai warga negara yang ingin terbebas dari korupsi. Maka dari itu, sudah saatnya kita bergerak bersama memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ajaknya kepada seluruh pihak.

Ia juga mengungkapkan, perkara Tipikor yang sedang ditanganinya selama setahun berjalan ini (tahun 2017), mencapai sekitar 8 perkara. Akan tetapi, dari 8 perkara yang diungkapkannya itu, masih enggan diperjelas rincian kasusnya satu per satu secara detail.

“Dari jumlah 8 perkara, dugaan kasus korupsi yang kami tangani ini terdiri dari yang sedang dilakukan penyelidikan ada 4 perkara, penyidikan 2 perkara dan penuntutan 2 perkara. Kalau untuk penyelamatan keuangan Negara, besarannya mencapai Rp 54 juta,” ujarnya.

Sekda Pandeglang, Ferry Hasanudin mengaku, sangat mendukung Kejari dalam memasang stiker anti korupsi sebagai wujud sosialisasi kepada masyarakat. “Pemasangan stiker ini, merupakan peran strategis dalam meminimalisir terjadinya kasus korupsi, serta sebagai media sosialisasi kepada masyarakat. Baik PNS, maupun swasta untuk menghindari tindak pidana korupsi,” imbuhnya. (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.