Nelayan Butuh Keberpihakan Politik

KOTA SERANG, SNOL – Nelayan di wilayah Banten butuh keber­pihakan politik. Sebab, nelayan saat ini kerap dijadikan suple­men kebijakan politik baik dari segi ekonomi maupun pemer­intahan.

Pernyataan tersebut disampai­kan oleh akademisi dari Univer­sitas Sultan Ageng Tirtayasa (Un­tirta) Banten Suwaib Amiruddin, saat dimintai komentarnya, terkait kebijakan pemerintah ter­hadap nelayan di wilayah Banten saat ini, Senin (11/12).

Menurut Suaib, nelayan meru­pakan komunitas yang dianggap sangat terpinggirkan dari ber­bagai akses baik secara ekonomi maupun kebijakan. Keterpinggi­ran itulah menyebabkan nelayan selalu menghadapi kondisi yang tidak menentu dari segi keber­dayaan baik secara sosial maupun ekonomi. “Kita berharap nelayan jangan hanya komoditas politik saja saat Pilkada,” paparnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta itu menuturkan, yang terjadi saat ini nelayan seolah-olah di­anggap sebagai warga negara yang berada pada kelas sosial

orang lain adalah satu garis senonoh yang tidak patut di­lakukan atas dasar kepentingan apapun, apalagi harus mereng­gut hak hidup orang lain demi kepentingan politik,” ujarnya, Senin (11/12).

Bertepatan dengan hari HAM sedunia, momentum ini men­jadi kesempatan yang elegan untuk menegur pejabat pemer­intah. “Orang-orang yang ada di atas kekuasaan, terlebih Presi­den Jokowi-JK sebagai pemang­ku kekuasaan tertinggi agar mengingat dan memperhatikan kembali bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia hendaknya tidak sebatas menjadi sejarah di atas kertas,” kata dia.

Ia mengatakan persoalan HAM adalah persoalan kema­nusiaan yang harus dituntas­kan dengan keterbukaan yang selebar-lebarnya, agar harmon­isasi antar sesama manusia dan sesama bangsa Indonesia tetap normal dan damai.

Ia menyebut pelanggaran HAM seperti perampasan la­han agraria, hilangnya bebera­pa aktivis, intimidasi terhadap orang yang dinilai subyektif dan pembunuhan-pembunuhan atas orang-orang yang melawan masih menjadi satu masalah yang terlalu larut untuk dibi­carakan. “Ini terjadi karena mo­bilitas politik yang ada masih menjadi kendala sebatas di atas supremasi hukum, bukan supre­masi keadilan.”

“Hukum tetap menjadi an­gin lalu yang tidak mampu me­nembus elit-elit oligarki yang mengendalikan ruang publik kekuasaan.” Namun demikian, ia mengharapkan ada peruba­han dan pemulihan hak dari para korban. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi efektif.

“Kita bersama-sama, mencari jalan bagaimana merebut ruang politik agar instrumen demokra­si dan instrumen hak asasi ma­nusia tidak lagi dibahas oleh elit oligarki demi kepentingan politik sekelompok orang saja,” ucapnya. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.