Tanjung Lesung Berawal dari Lahan Eks Translok

Administrator KEK dan Sekda “Angkat Tangan”

PANDEGLANG,SNOL–Pembagian lahan seluas 462 hektar di blok Ranca Gibrig, Desa Citeureup, Kecamatan Panim­bang, Kabupaten Pandeglang, atau di zona ekslusif Kawasan Ekonomi Khu­sus (KEK) Tanjung Lesung, bermula dari tanah eks transmigrasi pada tahun 1964 silam. Saat itu, sekitar 372 Ke­pala Keluarga (KK) transmigrasi lokal (Translok) dari Banyuwangi dan mas­ing-masing mendapat bagian 2 hektar sebagai lahan milik dan garapan.

Demikian dikatakan mantan kar awan Kantor Dinas Luar (KDL) Ka­bupaten Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Sutarjo. Katanya, awal pengu­kuran atau babat leuweung (hutan) dilakukannya pada tahun 1964, ber­sama 2 orang rekannya yang lain.

Tanah itu dibagikan kepada ma­syarakat, dengan bukti kepemilikan saat itu berupa SK Kinak Jawa Barat (Jabar) atau sejenis surat bukti kepe­milikan. Yang kemudian diperbaha­rui pada tahun 1975, dengan bukti kepemilikan berupa girik cap basah.

“Karena antara rentan waktu dari ta­hun 1964 sampai 1975 itu, banyak ma­syarakat translok yang meninggal dunia akibat terserang penyakit. Maka, diper­baharui atau diukur ulang sekitar tahun 1975,” kata Sutarjo, Senin (11/12).

Setelah itu tambahnya, dibuat­kan pengajuan ke kantor desa un­tuk dibuatkan peta areal lahan, yang disahkan oleh para petugas dan aparatur terkait sebagai pembaha­ruan tahun 1975 silam. Yaitu, lahan diblok Ranca Gibrig, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, masing-masing KK mendapat jatah lahan seluas 2 hektar.

Seiring perkembangan zaman dan era yang semakin maju, daerah-pun mengalami perkembangan atau pemecahan – pemecahan wilayah diantaranya terjadi pengembangan diantaranya, Blok Ranca Gibrig, Ran­ca Lembang, Kalicaah dan Tanjung Lesung, Desa Citeureup, Kecamatan Cigeulis (Tahun 1975).

Tahun 1984, dilakukan pecah per­sil, semuanya jadi girik P1 (hak kepe­milikan). “Sekarang, desa dan keca­matannya sudah berubah. Karena, Kecamatan Panimbang merupakan pemekaran dari Kecamatan Induk (Cigeulis,red),” tambahnya, seraya membenarkan seluruh barang bukti (BB) dan surat-surat yang dibeberkan para ahli waris, yang dikuasakan ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Nu­santara (Binus) Pandeglang.

Ditegaskannya, saat PT Banten West Java (BWJ) masuk ke kawasan sekitar tahun 1990-an, masyarakat sekitar ban­yak yang mengadu kepadanya bahwa masyarakat tidak diperkenankan ma­suk ke kawasan tersebut. Walaupun tambahnya, ada sebagian bidang tanah yang sudah diganti rugi garapannya.

“Sempat ada pertemuan dengan PT BWJ, bahwa sebagian lahan itu di­ganti rugi garapannya sebesar Rp 200 untuk masyarakat, dan Rp 100 untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Jadi, BWJ itu hanya ganti rugi garapan, bukan alih kepemilikan,” tandasnya.

Sementara, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang, seo­lah angkat tangan dengan persoalan pengklaiman tanah seluas 462 hek­tar di kawasan KEK Tanjung Lesung tersebut. Plt Administrator KEK Tan­jung Lesung, Joyce Irmawati berkilah, masalah itu menjadi ranah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami sudah coba fasilitasi dengan Asda II, beberapa hari lalu. Jadi, akan dibahas kembali klarifikasi status la­hannya. Ini kewenangannya sudah di BPN, jadi akan diklarifikasi klaimnya, benar atau tidak dan prosedurnya sep­erti apa. Lebih kepada menegaskan kembali status lahan kaitannya dengan KEK,” kata Joyce, saat ditemui di halaman Setda Pandeglang.

Persoalan status lahannya milik siapa menurut Joyce, kalau menurut warga itu milik mereka dan menurut PT BWJ sebagian lahannya sudah di­bebaskan. Maka dari itu, saat ini hanya menunggu bukti otentiknya seperti apa. Karena, ranahnya BPN yang akan memeriksa kembali.

“Jadi tidak bisa diklaim sebelah pihak, baik oleh BWJ maupun ahli waris. Biarkan itu diklarifikasi atau dibuktikan dengan dokumen-doku­men yang dimiliki masing-masing dan itu ranahnya BPN,” ungkapnya.

Menurutnya lagi, kalau kepemi­likan tanah yang sudah berbentuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu 1.000 hektar lebih, kemudian seki­tar 300 hektar lebih itu sedang diurus atau diproses HGB-nya. Untuk tanah yang sudah dibebaskan, jumlahnya sekitar 70 hektar. (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.