UPT Dihapus, Pegawai Dindik Kewalahan

TIGARAKSA, SNOL—Pasca penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang, sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2016 tentang penghapusan UPTD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2017 tentang Penghapusan UPTD, pegawai Dindik kewalahan dalam menyampaikan setiap informasi atau kebijakan ke sekolah.

Kasi Sarana dan prasarana (Sarpras) SD pada Dindik Kabupaten Tangerang Ilham Farurahman mengatakan, pasca dihapuskannya keberadaan UPT di setiap kecamatan yang ada sebagai kepanjangan tangan Dindik Kabupaten Tangerang, saat ini sejumlah keluhan dan kekacauan mulai dirasakan oleh para pelaku di bidang pendidikan.

Kekacauan yang terjadi itu diantaranya pada saat dilakukannya sosialisasi hingga tingkat bawah yang semakin banyak menyita waktu. Tidak adanya UPT membuat pegawai Dindik harus terjun langsung ke lapangan untuk menyampaikanya hinga tingkat sekolah. Menurutnya, tidak semua pemberitahuan untuk diketahui sekolah bisa disampaikan secara lisan atau melalui sambungan telepon. Namun ada juga yang harus disampaikan secara mendetail agar bisa dimengerti oleh pihak sekolah.

“Jadi repot jadinya, kita (pegawai Dindik, red) harus terjun langsung ke lapangan. Padahal, jaraknya tidak dekat. Keterbatasan personil juga jadi kendala menambah kekacauan yang terjadi,” kata Ilham kepad Satelit News, kemarin.

Menurutnya, dampak dari dihapuskannya UPT Pendidikan justru menimbulkan banyak dampak negatif. Ia mencontohkan, untuk dilakukannya pendataan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan atau membutuhkan bantuan dari pemerintah saja, saat ini semakin sulit. Termasuk pada saat hendak dilakukan rapat tingkat kecamatan, kesemerawutan akhirnya terjadi, akibat semua proses pendataan, sosialisasi, hingga pengurusan data yang dilakukan secara terpusat.

“Semua dilakukan secara terpusat, mulai pendataan, sosialisasi hingga pengurusan data semuanya dilakukan secara terpusat. Jadi kacau,” katanya.
Pada sisi lain, kata dia, pendistribusian para pegawai di UPT juga terkesan dipaksakan, menghindari terjadinya pemecatan yang ada. Padahal, petugas pelaksana teknis di level bawah sangatlah penting.

Untuk menyiasatinya, kata Ilham, akhirnya Dindik Kabupaten Tangerang berusaha memanfaatkan teknologi yang ada dengan membuat group melalui layanan whatsapp. Melalui media itulah ketika ada sosialisasi atau himbauan berkaitan peraturan baru dari Kementerian Pendidikan Ri bisa disebarkan untuk diketahui secara luas.

“Tapi tidak semuanya bisa dilakukan melalui internet atau telapon kan,” tandasnya.
Sebelumnya, sebanyak 64 UPT yang ada juga akan dihilangkan dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.

Kasubid Formasi Pengadaan dan Penataan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Juhri mengatakan, sebanyak 64 UPT di lingkungan Pemkab Tangerang akan dihapus. Diantaranya UPT di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) yakni UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Pengelola Jaminan Kesehatan dan UPT Instalasi Farmasi, UPT Publik Safety Centre dan UPT Puskesmas yang tersebar di 29 Kecamatan yang ada. Disusul UPT di bawah BPKAD dengan nama UPT Pengguna Usahaan dan Penyimpanan. UPT di bawah Dinsos dengan nama UPT Rehabilitasi PMKS, UPT di bawah Disnaker dengan nama UPT Balai Latihan Kerja (BLK), UPT dibawah Dinas Kominfo bernama UPT Radio.

“Selebihnya ada lima UPT dibawah Bapenda, 5 UPT di bawah Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, 2 UPT di bawah Dinas Perikanan dan kelautan , 12 UPT di bawah Dinas DLHK, 14 UPT di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2 UPT di bawah Dishub dan satu UPT di bawah Dinas Koperasi dan UMKM,” pungkasnya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.