Guru Keluhkan Penerapan PPK

JAKARTA, SNOL—Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik imple­mentasi sistem penilaian yang ber­dasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

“Kalau untuk implementasi PPK saya setuju, tapi ketika dinilai lewat e-raport jadi sulit,” ujar Wakil Sekjen Satriwan Salim di Jakarta, Rabu (27/12).

Kritikan terhadap PPK itu bermula dari kebijakan popular Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang Full day School yang memicu kontroversi selama berbulan-bulan. Hal itu disebabkan Muhad­jir memberikan pernyataan Full day School dan menuangkannya lewat Per­mendikbud nomor 23 tahun 2017.

Full day School yang menimbulkan pro kontra ini kemudian diakhiri den­gan keputusan presiden yang menge­luarkan PPK. Tapi ternyata, PPK tidak menjadi solusi karena nyatanya men­imbulkan kesulitan tersendiri bagi guru dan sejumlah sekolah.

“Bagi kami yang punya aplikasi e-raport cukup sulit untuk menilai PPK. Karena ada kategori yang cukup banyak dan itu cukup sulit,” ujar Satriwan.

FSGI menyampaikan bahwa imple­mentasi PPK oleh guru-guru banyak mengalami kendala karena minimnya pelatihan guru terkait pengintegrasian PPK dalam kurikulum 2013. Sehingga PPK ini hanya sekadar ada dalam admi­nistratif tapi sukar dalam implementa­sinya.

Mirisnya yang terjadi, penilaian si­kap melalui penilaian PPK ini justru mengalami reduksi makna. Sebab guru melakukan penilaian PPL terkesan ‘asal-asalan’. Karena terkait mende­saknya waktu penginputan nilai, apa­lagi bagi sekolah yang sudah menggu­nakan e-rapor.

“Model e-rapor ini dalam format penginputannya setiap tahun itu ber­ganti. Kami butuh penyerdahanaan,” tegas Satriwan.

Retno menambahkan PPK ini bisa terkesan asal-asalan karena prosesnya begitu cepat. Aturannya keluar pada desember dan pelaksanaannya di juga bulan itu. Hal ini juga membuat SMA unggulan di kota Mataram, NTB tidak bisa membagikan rapor (16/12) dik­arenakan para guru kesulitan menyele­saikan proses pengisian PPK.

PPK mesti dinilai guru langsung di sekolah lewat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ada lima pen­guatan dalam PPK yaitu nasionalisme, integritas, kemandirian, gotong royong, dan religius. Lima aspek ini yang harus diberi nilai atau score dan dimasukkan ke mata pelajaran. (rgm/jpc)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.