Pertanyaan Seputar BLBI Cecar Boediono

JAKARTA, SNOL–Mantan Wakil Presiden Boediono tibatiba datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi tadi, Kamis (28/12). Hal ini tentu mengundang tanya para awak media karena sebelumnya tidak ada nama Boediono yang dijadwalkan akan di­periksa KPK.

Ternyata, Kedatangannya atas inisiatif sendiri, sebab sebelumnya dia berhalan­gan hadir ketika dijadwal diperiksa oleh penyidik KPK. “Beliau datang lebih awal atas inisiatif sendiri. Karena di jadwal pemanggilan beliau berhalangan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Terkait kedatangan Boediono, Syarief menjelaskan bahwa mantan Menteri Keuangan di era Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut, akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

“Pemeriksaan beliau berhubungan dengan kasu pak SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) soal BLBI,” terangnya.

Senada dengan Syarief, Ketua KPK Agus Raharjo juga membenarkan jika mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut diperiksa sebagai saksi untuk kasus SL BLBI. Menurut Agus, dalam rangka melengkapi berkas penyidikan tersangka SAT, pria kelahiran Blitar, Ja­tim, 74 tahun tersebut akan digali sepu­tar perannya sebagai anggota KKSK.

“Saksi sewaktu beliau Menkeu, saat peristiwa itu terjadi,” papar Agus.

Terkait kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI, KPK baru menjerat satu tersangka, yaitu mantan Kepala BPPN Syafruddin Aryad Temenggung. Dia diduga menyalahgu­nakan kewenangan terkait penerbitan SKL tersebut. Perbuatan Syafruddin di­duga menguntungkan sejumlah pihak dan merugikan keuangan negara men­capai Rp 4,58 triliun.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp Rp 4,58 triliun. Se­belumya KPK menyebut kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 3,7 triliun.

Atas perbuatannya, dia disangka me­langgar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Un­dangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Kini, Syafruddin Arsyad Temenggung telah ditahan KPK usai diperiksa penyidik pada Kamis (21/12).

Terkait peranan Boediono dalam pusaran kasus ini, kala kasus bergulir, Boedino menjadi salah satu anggota KKSK selain Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Bertindak sebagai ketua Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordina­tor Bidang Perekonomian.

KKSK sendiri berperan memberi­kan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Hal ini didukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002, yang dikeluarkan Presiden Megawati kala itu. Dengan ad­anya persetujuan KKSK, maka BPNN mengeluarkan SKL BLBI untuk BDNI.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Syafruddin ketika akan ditahan penyi­dik KPK. Menurut dia, penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari KKSK. Per­setujuan KKSK itu berdasarkan Keputu­san KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

“Semuanya sudah ada persetujuan dari KKSK, semuanya. Saya hanya mengikuti aturan dan saya sudah pu­nya (menunjukkan hasil audit BPK),” terang Syafruddin. Namun, hal ini dini­lai menyimpang, karena KPK menanga­rai adanya dugaan kongkalikong antara Syafruddin dan berbagai pihak lain, sehingga BDNI mendapat SKL BLBI.(ipp/jpg)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.