Perda Baru Pertegas Sanksi

Pemberian Uang kepada Pengemis dan Gelandangan

TANGERANG, SNOL—Jangan sem­barangan memberi uang kepada pengemis atau gelandangan di ja­lan umum. Denda ratusan hingga puluhan juta dikenakan bagi pem­beri uang ke Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di se­jumlah tempat. Peraturan Daerah (Perda) mengenai hal tersebut dis­etujui dalam sidang Paripurna Kota Tangerang, Jumat (29/12).

Pemerintah Kota Tangerang meneken Rancangan Perda (Rap­erda) mengenai Ketentraman, Ket­ertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat menjadi Perda. Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Tangerang, Eddy Ham men­erangkan, raperda itu merupakan perpanjangan perda nomor 5 tahun 2015 tentang pembinaan anak jala­nan, pengemis dan pengamen. Dia menyebut, dalam raperda ini sanksi bagi pelanggar ditegaskan kembali.

“Dilarang setiap orang membeli dari pedagang asongan dan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan, penge­mis, pengamen, pedagang asongan dan atau sejenisnya di jalan atau di luar jalan,”sebutnya.

Terkait sanksi pelanggaran Ra perda yang telah menjadi perda ini, Eddy memaparkan, terdapat variasi sanksi untuk tiap pelanggaran. Dia menuturkan, sanksi tersebut ter­diri dari sanksi administrasi, denda, hingga pidana. Yang terberat, sam­bungnya, adalah sanksi denda bagi pelanggar ketertiban umum semisal berdagang liar.

“(Terdapat) sanksi administrasi dan pidana. Administrasi dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga penghentian sementara kegiatan. (Sementara) pidana yakni kurungan paling ren­dah tiga hari, dan paling lama 3 bu­lan. Sanksi denda dikenakan Rp 300 ribu hingg 50 juta unutuk pelanggar pasal 21 ayat c,” Jelasnya.

Selain mengatur larangan mem­beri uang kepada PMKS di jalan umum, raperda ini juga mengatur sejumlah ketertiban. Eddy Ham me­nyebut, sejumlah ketertiban tersebut antara lain tertib kependudukan, kesehatan, bangunan, tata ruang, lalu lintas, pemanfaatan dan peng­gunaan bagian-bagian jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sungai, danau setu, kolam, serta ter­tib sosial. Dia menambahkan, secara umum perda ini juga mendorong peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pramong Praja dalam menertibkan pelanggar perda.

“Kadangkala Satpol PP terkendala dalam penertiban karena belum ter­cantum dalam perda, dengan adanya perda ini, kednala tersebut bisa dia­tasi, jadi ke depan bila ada yang tidak sesuai, bisa ditertibkan oleh Sapol PP,” tukasnya.

Selain perda tersebut, dalam pari­purna ini juga disetujui tiga perda lainnya. Perda tersebut antara lain, Tentang Perubahan Atas Perda No­mor 1/2011 Tentang Retribusi Pelay­anan Persampahan dan Kebersihan, kemudian dua perda inisiatif DPRD Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Ketahanan Keluarga.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wis­mansyah menyambut baik keem­pat perda tersebut. Dia berharap sejumlah perda tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarkat Kota Tangerang. Terkait perubahan raperda tentang peruba­han atas perda Nomor 1/2011 Ten­tang Retribusi Pelayanan Persampa­han dan Kebersihan, Arief berharap terjadi peningkatan PAD dari retri­busi tersebut.

“Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen pen­egakan produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepas­tian hukum, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat, dan tentunya ini juga dapat mengatur kaitan peraturan dan sanksi administasi yang leb­ih tegas untuk mewujudkan Kota Tangerang yang lebih tertib,” tukas­nya. (irfan/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.