Banyak Utang Kasus, Tito Ingin Anggaran Polri Seperti KPK

JAKARTA,SNOL Institusi Polri memiliki utang alias sisa kasus yang belum tertangani selama dua tahun terakhir sebanyak 1.055 laporan polisi. Pekerjaan ini diakui Kapolri Jenderal Tito Karnavian, karena terkendala dengan anggaran yang terbatas.

Tito Karnavian mengatakan anggaran yang diterima Polri melalui sistem indeks (dianggarkan) untuk penyidik polri di bidang reserse sangat terbatas. Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan sistem di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki anggaran at cost (kartu kredit) untuk semua penyidik.

“Itu (sistem at Cost) selama ini kami sampaikan kepada pemerintah. Kalau di KPK sudah menggunakan sistem at Cost. Sementara Polri (memakai sistem) indeks nggak akan mungkin maksimal bekerja,” kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Dijelaskannya, dengan pola anggaran indeks yang sampai saat ini masih dilakukan Polri, hal itu sangat membatasi kinerja para penyidik untuk mendalami sebuah kasus.

Sebagai contoh, terlapor kasus berada di luar negeri dan mangkir dalam panggilan, maka penyidik harus siap untuk menjemput paksa dengan anggaran yang sudah dikategorikan. Sementara anggaran untuk penjemputan belum tentu sesuai dengan biaya yang dibutuhkan.

Selain itu selama ini Polri membuat empat kategori untuk kasus yang ditangani. Yakni, sangat sulis, sulit, sedang dan ringan. Membedakan kasus ini tidak gampang.

Contohnya, kasus penghinaan dimasukkan ke dalam kategori sedang dan ringan. Biaya penyidikannya Rp 7 juta. Akan tetapi penyidikan terkendala dengan keberadaan saksi di luar kota dan terlapor di kota lain.

Tentu untuk menyelesaikan pemeriksaan tidak cukup dengan anggaran perjalanan sebesar Rp 7 juta. “Bagaimana bisa menyelesaikan itu. Itu problem mendasar,” sebut Tito.

Tito berharap pemerintah bisa mengubah sistem penganggaran Polri khususnya untuk penyidik reserse yang menangani kasus menjadi sistem at cost.

“Kami tidak bisa menekan kepada petugasnya tapi sistemnya. Saya sudah sampaikan berkali kali (kepada pemerintah) gunakan sistem At Cost. Saya bisa neken penyidik, kamu sudah cukup anggarannya,” jelas Tito.(rdw/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.