Hibah Ratusan Alat Tera

CILEGON, SNOL – Disperindag Kota Cilegon menerima hibah ratusan alat tera dan tera ulang dari Pemprov Banten. Selain itu, Pemprov juga menghibahkan 11 petugas fungsional.

“Selain kita (Disperindag,red) menerima hibah alat tera dan tera ulang, Disperindag juga menerima personil untuk bertugas menera sebanyak 11 orang,” ungkap Kabid Perindustrian Perdagangan pada Disperindag Kota Cilegon, Ema Hermawati kepada BANPOS, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Nantinya, Disperindag mengirim ratusan hibah alat tera tersebut ke Balai Pengujian UTTP Direktorat Metroligi di Bandung, Jawa Barat, guna dilakukan kalibrasi atau format ulang.

“Jadi alat yang dihibahkan dari Pemprov Banten ke Cilegon itu ada masa pakainya. Ada yang sekitar 1-2 tahun. Nah, kalau masa pakainya sudah habis, alat itu harus dikalibrasi di Bandung. Di sana (Direktorat Metrologi, red) akan kembali di format ulang lagi, apakah masih bisa digunakan dan masih bisa terpenuhi kah,” imbuh Ema.

Cilegon mendapatkan jadwal dari Balai Pengujian UTTP Direktorat Metrologi untuk melakukan kalibrasi pada pekan ketiga bulan ini. Disperindag sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 juta untuk melakukan kalibrasi tersebut.

“Anggaran kita sudah siapkan dari APBD Reguler 2018 sebesar Rp30 juta. Rp15 juta untuk melakukan kalibrasi sedangkan Rp15 juta lainnya untuk biaya angkut dari Cilegon ke Bandung,” papar Ema.

Hingga kini, masih kata Ema, masih banyak para pedagang maupun industri di Cilegon yang melakukan kecurangan timbangan, sehingga merugikan hak konsumen. Untuk itu, sangat diperlukan dilakukan kalibrasi timbangan untuk memiminimalisir kecurangan.

Sementara, Kasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Disperindag Kota Cilegon, Vita Feronita menambahkan, jika kalibrasi yang akan dilakukan oleh Balai Pengujian UTTP Direktorat Metrologi memang sangat diperlukan. “Mestinya begitu. Kita juga akan melakukan sidang tera ke tiga pasar (Pasar Kranggot, Pasar Blok F dan Pasar Merak) kepada semua pedagang untuk memastikan timbangan yang mereka miliki tidak merugikan masyarakat. Kita baru melakukan sidang tera dulu. Kalau retribusi yang dibebankan kepada pedagang terhadap tera timbangan tersebut, kita masih belum bisa lakukan saat ini,” tandas Vita.(eua/eky/bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.