Pengawasan Industri Masih Lemah

CILEGON, SNOL – Pemkot Cilegon dinilai masih sangat lemah da­lam mengawasi insiden industri, sebagaimana yang terjadi pada dua insiden industri, baik su­ara ledakan keras pada uji coba produksi PT Dover Chemical dan semburan pencemaran ba­han kimia di PT Indorama Pet­rocemical, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin mengata­kan, insiden suara ledakan keras di PT Dover dan pencemaran bahan kimia di PT Indorama merupakan pukulan yang cukup serius bagi masyarakat Kota Ci­legon. Pengawasan Pemerintah terhadap pencemaran suara dan bahan kimia itu yang terjadi did­ua industri itu, kata Erick, masih dipandang lemah. Pemerintah dinilai masih kurang cepat tang­gap menangani dampak pence­maran atas dua insiden tersebut.

“Kalau tindakan standar yang kita tahu hanya persiapan evakuasi. Itu lazim dan itu di semua industri bisa saja dilaku­kan. Tetapi di Cilegon, bukan itu yang terpenting. Ini perso­alannya pabrik-pabrik kita di Cilegon ini, sangat berbahaya. Industri di sini hampir semua industri kimia. Istilahnya kalau terjadi seperti itu, (pencemaran, red) di udara kita kena sesak, di laut kita ke siram bahan kimia. Nah, di sini semestinya tidak lagi mengurus evakuasi. Pemerintah harus melakukan pencegahan sebelum itu terjadi,” ujar Erick, kemarin.

Ia menilai, Pemkot masih be­lum menjalankan tugasnya da­lam mengawasi industri secara komprehensif, terlebih ketika insiden industri terjadi. Pemer­intah baru melakukan penga­wasan secara jangka pendek, namun dampak yang dialami secara jangka panjang malah diabaikan.

“Jujur saya katakan di pemer­intah kita masih lemah, kita belum punya orang yang ahli keterkaitan dengan persoalan industri di Cilegon. Bagaimana bisa meneliti produksi, berapa yang diproduksi, dampak dan segala macamnya seperti apa. Kita juga mendorong, kalau ci­legon ini diketahui pengidap kanker terbesar. Indikatornya banyak, bisa itu karena perilaku tidak sehat, gaya hidup bahkan pengaruh industri.” papar Erick. Selain pengawasan yang lemah, masih kata Erick, pemerintah juga terkesan terburu-buru me­nyimpulkan pelanggaran perda. (nal/eky/bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.