Persoalan Harus Diselesaikan Bersama

BKSP Diserahterimakan dari WH ke Anies

KOTA SERANG, SNOL—Persoalan Banten yang selama ini dihadapi tidak bisa diselesaikan secara sendirian, melainkan butuh kerjasam dari semua pihak ter­utama daerah penyangga lain yakni Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Oleh karena itu, perlu dilakukan kerjasama di tiga daerah itu.

Pernyataan tersebut disampai­kan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai Rapat Paripurna Badan Kerjasama Pem­bangunan (BKSP) Jabodetabekjur Dalam Rangka Sertijab Gubernur Banten Selaku Ketua BKSP Jabo­detabekjur Periode 2014 – 2017 Kepada Gubernur DKI Jakarta Pe­riode 2017 – 2020, di aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (8/1).

Dikatakan Anies, persoalan yang terjadi di DKI tidak terlepas dari daerah penyangga yang ada di Banten dan Jabar, terutama untuk mengatasi transportasi, perdagangan, pengelolaan air dan lain-lain. “Salah satu contoh, banyak warga Banten (wilayah Tangerang Raya) yang bekerja di Jakarta. Intinya warga Jakarta antara siang dan malam tentu berbeda, yang tentunya setiap hari pasti terjadi kemacetan. Oleh karenanya, perlu kita atasi secara bersama-sama,” ujar man­tan Mendikbud ini, kemarin.

Ada 12 daerah yang masuk ke dalam BKSP diantaranya Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten). Kemudian Kota Depok, Kota Bogor, Kabu­paten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi (Jabar) serta wilayah DKI Jakarta. Ke-12 daerah itu ke depan harus bersama-sama mengatasi per­soalan yang selama ini melanda wilayah salah satunya persoalan kemacetan, banjir dan krisis air bersih.

“Kita yakin ke depan Banten bisa menyuplai air bersih untuk wilayah DKI. Untuk mengatasi banjir beberapa wilayah di Jabar juga harus ikut membantu, kare­na Jakarta banjir karena kiriman air dari wilayah Bogor dan seki­tarnya,” tukasnya, seraya men­gakui, warga Banten, DKI dan Jabar harus terlayani ketika mer­eka terkena dampak bencana.

Oleh karenanya, mantan Rek­tor Universitas Paramadina ini ke depan akan melakukan per­temuan rutin dengan 11 wilayah tadi agar persoalan yang selama ini dihadapi bisa cepat selesai. “BKSP terbentuk kan karena adanya payung hukum yakni In­truksi Presiden (Inpres) Nomor 36 Tahun 1976,” tukasnya.

Disinggung soal dana hibah yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta ke daerah penyang­ga, Anies enggan berkomentar banyak. Kata dia, terkait itu be­lum dirapatkan.

“Biasanya dalam APBD kita setiap tahun untuk itu (hibah bagi daerah penyangga,red). Pasca penyerahan BKSP ini be­lum dibicarakan,” tuturnya, se­raya mengakui, pihaknya akan segera mendirikan sekretariat bersama agar bekerja lebih aktif dan efektif.

Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku siap membantu DKI Jakarta dan Jabar terkait mengatasi perso­alan transportasi dan air. Apala­gi, Banten memiliki Waduk Kar­ian dengan luas sekitar 14.700 hektare bisa memasok air di wilayah DKI Jakarta.

“Lahan pertanian kita juga di­optimalkan. Pasokan ikan kita juga punya di wilayah Pandeg­lang. Garis pantai kita punya seki­tar 570.000 hektare, suply dan de­mand bisa dilakukan. Intinya DKI bisa bekerjasama dengan Banten, karena DKI tidak bisa hidup tanpa Banten, begitu juga sebaliknya. Makanya harus ada win-win solu­tion (jalan terbaik,red) untuk ke­maslahatan bersama,” imbuhnya. (ahmadi/made)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.