Kerugian Negara Dikembalikan

Perkara Tindak Korupsi Proyek Jembatan Kedaung

KOTA SERANG, SNOL–Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dari kasus korupsi pemban­gunan jembatan Kedaung di Kota Tangerang tahun 2013 senilai Rp 23,4 miliar atas terpidana Direktur PT Alam Jaya Baru (AJB) Mukhamad Kh­olis. Keuangan negara yang dikem­balikan kepada kas daerah Pemprov Banten Rp3.014.238.073.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang, Iwan Sulistiawan mengatakan pihaknya telah melakukan eksekusi kerugian keuangan negara dari kasus korupsi Jembatan Kedaung tahap II. “Sudah ada putusan inkrah terhadap Pak Kholis. Makanya ini kita lakukan eksekusi dan kita kembalikan keru­gian keuangan negara ini kepada Pemda,” kata Iwan usai melakukan penyerahan keuangan negara, Selasa (9/1).

Ahmad Rasudin, Plh Kasubid Kas­da Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menyatakan pihaknya lang­sung berkoordinasi dengan pihak Bank Daerah Pembangunan Banten untuk menerima kas daerah terse­but. “Kita akan lakukan validasi bank terlebih dahulu. Setelah dilakukan validasi maka dengan demikian uang kami terima dan masuk ke PAD Lain-lain yang sah. Ada rekening khusus untuk itu,” kata Ahmad dikutip dari bantennews.co.id.

Menanggapi penerimaan kerugian negara tersebut pihaknya berterima kasih ke­pada pihak Kejari Serang. Di sisi lain, ia mengaku prihatin dengan hal tersebut. “Idealnya setiap anggaran itu terserap un­tuk pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Nah ini terjadi masalah sehingga pem­bangunan tidak terjadi. Ini yang membuat kami prihatin,” kata Ahmad.

Sebelumnya, Direktur PT Alam Jaya Baru (AJB) Mukhamad Kho­lis divonis lima tahun penjara. Kasus ini juga telah mengganjar penjara bekas Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Sutadi dengan penjara 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider satu bulan kurungan.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Ni Putu Sri Indayani me­nyatakan bahwa kedua terdakwa dalam berkas terpisah telah ter­bukti melakukan korupsi secara bersama-sama proyek pemban­gunan Jembatan Kedaung tahap 1 di Kota Tangerang tahun 2013 senilai Rp 23,4 miliar sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp12.084.076.783,80

Sutadi yang merupakan Peng­guna Anggaran sekaligus seba­gai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek menandatangani SPM tersebut.Setelah dibayar, M Kholis kemudian melaku­kan pembayaran sebesar Rp 1,9 miliar lebih kepada PT Bu­kaka Teknik Utama, Tbk melalui transfer. Selain melalui transfer, M Kholis juga melakukan pem­bayaran dengan cara giro dan cek kepada PT Bukaka Teknik Utama. Namun, PT Bukaka tidak dapat mencairkan bilyet giro se­nilai Rp 3 miliar dari PT ABJ kar­ena telah jatuh tempo, dan cek senilai Rp 4,6 miliar lebih juga telah jatuh tempo. Sebab, dana pada kedua rekening tersebut tidak mencukupi.

Terdakwa M Kholis kemudian melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 1,4 miliar yang di­lakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening PT Bukaka Teknik Utama, sehingga M Kho­lis tidak dapat membayar harga jembatan baja pelengkung seh­ingga jembatan baja pelengkung masih tetap menjadi milik PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Bahwa perbuatan terdakwa Sutadi yang telah menyetujui pembayaran untuk item peker­jaan pengadaan dan pengang­kutan jembatan baja pelengkung tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengaki­batkan kerugian negara sebesar Rp 12.084.076.783,80 atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitun­gan Kerugian Negara oleh BPK. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Sutadi bersama-sama dengan M Kho­lis telah memperkaya, M Kholis sebesar Rp12.084.076.783,80. (bnn)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.