21 Orang Incar Jabatan Inti BPRS Tangsel

SERPONG,SNOL— Sebanyak 21 orang sudah mengambil formulir pendaft­aran untuk mengisi posisi tiga jaba­tan di Bank Perkreditan Rakyat Sya­riah (BPRS). Ketiga jabatan yang kini tengah diperebutkan yakni Komisa­ris, Direksi dan Pengawas Bank Tang­sel Syariah.

Ketua Tim Pendiri BPRS Sugeng Santoso mengungkapkan, sejak dibu­kanya pendaftaran pada Desember 2017 lalu hingga per Jumat kemarin sudah ada 21 orang yang melamar dan mengambil formulir pendaft­aran untuk mengisi posisi jabatan Komisaris, Direksi dan Pengawas Bank Tangsel Syariah. Dari jumlah itu pelamar yang melamar untuk posisi direksi sebanyak enam orang, komisaris tiga orang dan dewan pengawas sebanyak 12 orang.

“Tapi dari 21 orang yang mengam­bil formulir baru empat orang yang sudah mengembalikan,” ujar Sugeng kepada Satelit News, Minggu (14/1).

BPRS ini sendiri adalah anak pe­rusahaan dari PT Pembangunan In­vestasi Tangerang Selatan (PT PITS) yang merupakan Badan Usaha Mi­lik Daerah (BUMD) nya Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Saat ini PT PITS masih membuka tahapan per­ekrutan calon Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas untuk penyeleng­garaan BPRS. Tahapan perekrutan dilakukan setelah pihaknya berkon­sultasi dengan Otoritas Jasa Keuan­gan (OJK).

“Cuma syarat yang diberikan OJK untuk para calon tiga posisi jabatan itu sangat ketat, syaratnya wajib ada sertifikat keahlian keterampilan sya­riah, ada sertifikat pelatihan syariah, pernah pengalaman minimal dua ta­hun bekerja di perbankan,” tuturnya. Pendaftaran rencana akan ditutup pada minggu pertama di bulan Maret mendatang untuk semua posisi.

Sugeng mengaku PT PITS menda­hulukan pendirian BPRS dibanding usaha lainnya karena mengacu pada hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), dimana pada saat RJPT dis­epakati pendirian Bank Tangsel Sya­riah. Alasannya selain saat ini yang tengah tren adalah syariah, perbank­an ini juga banyak membela UKM.

Tata cara pendirian anak pe­rusahaan BUMD ini, lanjut Sugeng, diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. PP ini baru keluar pada Janu­ari ini. Dalam PP itu juga diatur tata cara sharing saham perusahaan. “PP ini sangat membantu juga buat kita di dalam mendirikan anak perusa­haan,” pungkas pria yang juga men­jabat sebagai Direktur Operasional dan Umum PT PITS ini. (jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.