DPR Minta BPN Jelaskan Laut Bersertifikat

 

JAKARTA,SNOL- Komisi II DPR meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal tanah pantai dan laut di Kecamatan Meral, Kabupaten Kari­mun yang memiliki sertifikat hak milik.

“Saya akan tanyakan secara resmi ke BPN. Dan kebetulan saya di Komisi II dan BPN adalah mitra Komisi II DPR,” kata anggota Komisi II Dwi Ria Latifa dalam kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepu­lauan Riau, Minggu (14/1).

Dia mengatakan, BPN harus menjelaskan ke Komisi II DPR, tentang bagaimana proses hingga ada sertifikat di laut. “Apakah itu legal, dan batasnya seperti apa, karena tanah pantai dan laut itu adalah bagian dari milik negara, tidak boleh dijadikan hak milik,” ujar Latifa.

Politikus PDI Perjuangan itu sengaja datang ke Karimun untuk me­lihat langsung tanah pantai dan laut yang dikabarkan menjadi polemik karena dimiliki secara perorangan dengan status sertifikat hak milik. “Saya mendapat informasi, di kampung saya, ada laut yang dijadikan sertifikat atas nama pribadi. Saya juga agak aneh, ada sertifikat yang keluarnya pada 2017, ternyata sertifikat itu untuk laut dan pantai,” kata Latifa.

Saat meninjau lahan laut dan pantai itu, dia mengungkapkan kekagetannya karena tanah yang dipermasalahkan benar-benar berada di atas pantai, bah­kan sampai ke laut dengan jarak sekitar 200 meter dari titik pasang tertinggi.

Selain itu, batas tanah yang dipatok ke arah laut adalah satu penanda di laut (buoy) putih, yang mengapung di air meski kala itu air laut sedang surut pada titik paling rendah. “Kenapa batasnya bisa boya. Setahu saya, boya itu untuk rambu di laut. Ini aneh,” ujarnya.

Saat memasuki lahan pantai yang berlokasi di Kuda Laut, Kelurahan Ba­ran Timur itu, Latifa juga menemukan selembar spanduk terpampang yang isinya bertuliskan maklumat dari BPN, bahwa lahan itu status quo.

“Dengan dibuatnya maklumat itu, menurut saya sebetulnya, secara tidak langsung ada pengakuan secara diam-diam, BPN menyadari ada kesalahan dengan terbitnya sertifikat itu. Kalau kita lihat sepintas, laut sudah dikapling-kapling, saya yakin ada yang salah, nanti akan kita lihat salahnya dimana,” katanya.

Latifa juga meminta polisi menelu­suri permasalahan sertifikat tanah pan­tai dan laut itu, dan memroses siapa­pun yang terlibat secara hukum. “Tidak boleh berhenti sampai di situ, saya in­gin polisi menelusuri. Saya akan temui kapolres. Apa betul ada warga yang melapor. Dengan terbitnya sertifikat, nelayan susah ke laut yang sudah men­cari makan di sini,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminta BPN untuk mencabut Hak Guna Bangunan di tiga pulau reklamasi (Pulau C,D, dan G). Alasan Pemprov DKI sehubungan dengan penarikan dua rancangan perda tentang reklamasi (Rancangan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Startegis Pantai Utara Jakarta Dan Rancangan Perda Tentang Rencana Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil), namun BPN menolak dengan alasan yang pada pokoknya penerbitan HGB sudah sesuai prosedur dan apabila HGB ditarik maka akan menimbulkan keti­dakpastian hukum bagi pengembang. BPN menyarankan untuk menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara apabila Pemprov DKI Jakarta keberatan atas pe­nolakan tersebut. (wah/rmol/jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.