KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Paslon

TANGERANG,SNOL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018. Hal ini dilakukan KPU Kota Tangerang lantaran adanya ketentuan Pasal 3 dan 4 PKPU 14 Tahun 2015 yang merujuk pada Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015. Tak cuma di Kota Tangerang, KPU Kabupaten Tangerang dan KPU Kabupaten Lebak juga melakukan hal sama.

Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi mengatakan, pihaknya memastikan bahwa penundaan tahapan pencalonan juga merujuk pada Surat Edaran KPU Republik Indoenesia Nomor 38/PL.03.2-SD/06/KPU/1/2018 tentang Tahapan Pencalonan Dengan 1 Pasangan Calon yang Mendaftar.

“Dalam surat itu, KPU Republik Indonesia memerintahkan agar Kabupaten/Kota dan Provinsi yang hanya ada 1 pasangan calon yang mendaftar agar berpedoman pada PKPU 14 Tahun 2015, dimana salah satu klausulnya harus dilakukan penundaan tahapan,” kata Sanusi.

Lanjut Sanusi, ketentuan penundaan ini tercantum jelas dalam pasal 4 PKPU 14 Tahun 2015, poin a, b, dan c, sebagaimana berikut, menetapkan penundaan tahapan Pemilihan; melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari; dan memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.

“Atas dasar inilah KPU Kota Tangerang menunda tahapan dengan melakukan sosialisasi pada 11 hingga 13 Januari 2018 dan membuka perpanjangan pendaftaran pada 14 hingga 16 Januari 2018. Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon yang lain. Dan manakala tidak ada pasangan calon lain yang didaftarkan, tahapan akan dilanjutkan,” tegasnya.

Ditandaskan Sanusi, pihaknya taat dan tunduk pada aturan dan edaran yang dikeluarkan KPU Republik Indonesia. “Dengan adanya penundaan tahapan ini, semua pihak dapat mengetahui proses pencalonan,” singkat Sanusi. Bagaimana soal pemeriksaan kesehatan yang sudah dijadwalkan? Sanusi menjelaskan hal itu dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati antara KPU Kota Tangerang dan pihak tim pemeriksa kesehatan. “Soal tes kesehatan tidak ada perubahan, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara KPU Kota Tangerang, RSU Kabupaten Tangerang dan tim pemeriksa,” pungkas Sanusi.

Sementara, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah selama tiga hari pada 14-16 Januari 2018) dianggap tidak efektif. Meski perpanjangan waktu itu hanya berlaku bagi daerah yang baru memiliki satu paslon.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, menyikapi perpanjangan masa pendaftaran di 19 daerah, karena hanya satu paslon yang mendaftar. Antara lain di Prabumulih, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Lebak, hingga Minahasa Tenggara. Saleh memaklumi dengan perpanjangan itu, KPU berharap akan muncul kandidat lain yang ikut berkompetisi. Dengan begitu, masyarakat punya pilihan-pilihan alternatif dalam pilkada yang akan diselenggarakan. Tapi praktiknya sulit bagi paslon lain untuk memenuhi syarat dalam waktu singkat.

“Saya menilai perpanjangan itu tidak efektif sama sekali. Perpanjangan itu kelihatannya hanya formalitas dan simbolik saja,” ucap Saleh, Minggu (14/1) Penilaian itu didasarkan sejumlah alasan. Pertama, aturan main dalam pilkada membolehkan adanya calon tunggal. Tercatat, dalam pilkada serentak yang lalu sudah pernah dilaksanakan satu paslon melawan kotak kosong. Kedua, karena aturan membolehkan, ada banyak paslon yang sengaja ingin ‘memborong’ semua parpol untuk menghindari munculnya kandidat lain. Ada keyakinan bahwa kalau maju lawan kotak kosong peluang menangnya jauh lebih besar.

“Sementara di lain pihak, kandidat lewat jalurindependen persyaratannya cukup sulit dan agak berbelit sehingga banyak yang enggan menempuhnya,” kata politikus asal Sumatera Utara ini. Terakhr, kalaupun diperpanjang tiga hari, kelihatannya tidak mungkin ada kandidat baru yang muncul. Sebab, semua dukungan parpol sudah diberikan pada paslon yang ada dan telah didaftarkan di KPUD.

Aturan menyebutkan bahwa parpol yang sudah mendukung dan mendaftarkan calonnya tidak boleh lagi menarik dukungannya.Lalu, dari mana lagi paslon-paslon lain yang mau ikut pilkada dapat dukungan? “Kalau memilih lewat jalur independen, sekali lagi, pasti berat. Rasanya mustahil ada kandidat yang mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam tiga hari,” jelasnya. Wakil ketua komisi IX DPR justru berharap, kalau ada niat untuk menyempurnakan sistem pilkada, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aturan dan payung hukum yang ada,” pungkas Saleh.(made/fat/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.