Tiga Wilayah akan Diisi Pjs

Pasca Kepala Daerah/Wakil Kepala  Daerah Maju di Pilkada

KOTA SERANG, SNOL – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku sudah mempersiapkan penunjukan tiga pejabat sementara (Pjs) bupati/walikota yang daerahnya ikut pilkada terutama yang diikuti pasangan calon petahana yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak. Penunjukan dilakukan lantaran tiga bupati/walikota yang saat ini memimpin akan mengambil cuti kampanye.

“Ya, ya, akan kita tunjuk (Pjs bupati/walikota). Banyak tuh calon-calon,” ujar WH kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, akhir pekan kemarin.

Menurut mantan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang itu, tahapan penunjukan Pjs bupati/walikota sudah dipersiapankan dari sekarang. Adapun penunjukan kepala daerah sementara itu akan dilakukan pada 14 Februari 2018, atau bertepatan dengan tahapan penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU. “Akan kita (tunjuk) tanggal 14 Februari ya. Sudah disiapkan dari sekarang,” katanya.

Disinggung soal apakah dengan penunjukan tiga Pjs bupati/walikota yang berasal dari birokrat Pemprov Banten tidak akan mempersulit kinerja pemprov, Wahidin mengamininya. Menurutnya, hal itu sudah diantisipasi dan siapapun yang ditunjuk sudah paham atas konsekuensi tersebut. “Ya kan dua (dapat jabatan ganda di pemprov dan Pjs) sana sini, sana sini, tapi gaji enggak tambah,” ungkapnya.

Sementara, Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta menambahkan, penunjukan Pjs bupati/walikota menjadi hal yang pasti ketika kepala daerah itu kembali maju di pilkada. Kepala daerah yang kembali maju wajib cuti selama masa kampanye. Kekosongan kekuasaan itulah yang nantinya akan diisi oleh seorang Pjs. “Pokoknya yang kepala daerahnya maju lagi itu pasti Pjs. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak kan maju lagi. Kecuali Kota Serang ya, karena kan enggak maju lagi,” ujarnya.

Khusus Kabupaten Tangerang, kata dia, penunjukan Pjs akan secara otomatis mengakhiri masa jabatan Ahmed Zaki Iskandar sebagai bupati. Sebab, masa bakti yang bersangkutan akan habis pada Maret 2018. Sedangkan masa kampanye akan berlangsung hingga Juni 2018.

Senada dengan Wahidin, soal siapa yang akan menjadi pengisi kursi Pjs, Ranta mengaku akan diisi oleh salah seorang pejabat di lingkungan Pemprov Banten. “Yang habis masa jabatan sebelum pemilu juga pakai Pjs. Ya, nanti dari pemprov,” pungkasnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, masa kampanye akan berlangsung sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018. (ahmadi/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.