Penasihat Hukum Keluarga Korban Pembunuhan Surati Presiden

Minta Kaji Kelayakan Pelaku Pembunuhan Usia 17 Tahun Disebut Anak

KOTA SERANG, SNOL–Penasihat Hukum keluarga korban Siti (18) warga Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, korban pembunuhan dan pemerkosaan membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisi permintaan untuk Presiden agar meninjau ulang Undang Undang No 35/ 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Mengkaji kembali apakah masih layak anak yang sudah berumur 17 tahun yang menurut kependudukan sudah berhak membuat KTP. Kedua ada celah besar Undang Undang Perlindungan Anak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan anak-anak untuk merekrut anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana, baik pembunuhan, narkoba dan terorisme. Ketiga, kepada siapa Undang Undang Perlindungan Anak diutamakan, untuk korban atau pelaku,” tulis surat yang disusun Tim Kuasa Hukum, Andri Pratama, dkk.

Surat terbuka tersebut dibuat oleh Tim Kuasa Hukum sebagai kritik terhadap Undang Undang Perlindungan Anak yang dinilai terlalu ringan dalam menentukan hukuman kepada pelaku di bawah umur. Padahal, Kuasa Hukum menilai, perbuatan terdakwa ER (17) sadis memperlakukan korban.

Untuk diketahui, sidang pembunuhan disertai pemerkosaan di Kecamatan Cikeusal akan kembali digelar hari ini, Senin (15/1). Sidang mengagendakan pembacaan tuntutan tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri Serang. Sidang akan berlangsung dengan pengamanan dari pihak kepolisian setempat. Pantauan di lokasi, terdakwa sudah tiba di Pengadilan Negeri Serang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Keluarga korban turut hadir untuk mengikuti persidangan tersebut. Sidang akan beralngsung tertutup di Ruang Sidang Kartika Anak.

Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Banten, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Mereka menuntut agar majelis hakim menghukum berat terdakwa ER (17) atas kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap Siti (18) warga Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang.

Ramadhan Igandi, selaku koordinator PERMAHI mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak karena telah melakukan tiga tindak kejahatan sekaligus. “Pertama dia melakukan pembunuhan berencana dengan mengundang teman-temannya, kedua melakukan pemerkosaan dan ketiga melakukan perampokan,” kata Ramadhan.

Jika mengacu Undang-Undang tahun 35 tahun 2014 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun. “Harusnya majelis hakim menggunakan KUHP bahwa yang dimaksud di bawah umur mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Mengingat perbuatan terdakwa tidak bisa lagi dikategorikan anak-anak,” kata dia.

Ia juga meminta Jaksa Penuntut Umum harus memberikan kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. selain itu, meminta hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seberat-beratnya berdasarkan perbuatannya. “Hakim harus berani memberikan putusan ultra petita (putusan yang melebihi isi jaksa),” tandasnya. (bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.