5 Kursi Kepala Dinas Terancam Tak Bertuan

Ditambah 2 Kursi Staff Ahli Bupati

TIGARAKSA, SNOL—Sebanyak tujuh kursi pejabat eselon II terdiri dari lima kepala dinas (Kadis) dan dua staf Ahli Bupati terancam kosong di tahun ini, karena Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Tangerang tidak bisa mengangkat pejabat karena masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2018-2023.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Achmad Surya Wijaya mengungkapkan, sebelumnya po­sisi kursi jabatan Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami kekosongan sehingga diisi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Soma Atmaja, yang se­belumnya menduduki jabatan Kadis Kominfo sebagai pejabat semen­taranya atau Plt. Kondisi itu terjadi menjelang akhir tahun 2017.

Kemudian, lanjut Surya, pada ta­hun ini, enam kursi jabatan lainnya pada tingkat Kadis dan Staff Ahli Bu­pati akan mengalami kekosongan. Hal itu disebabkan berakhirnya masa jabatan para Kadis dan Staff Ahli Bu­pati tersegut jelang masa pensiun.

“Akan ada tujuh kursi Kadis yang kosong nanti, satu di tahun lalu dan enamnya lagi terjadi di tahun ini,” ungkap Surya, kepada Satelit News, kemarin.

Menurutnya, kekosongan pada ta­hun 2018 ini dimulai dari jabatan Ke­pala Dinas Koperasi dan UMKM serta Staf Ahli Bupati pada Bulan Februari mendatang. Disusul kemudian pada Bulan Maret oleh Kadis Perumahan, Permukiman dan Pertamanan.

“Selanjutnya terjadi kembali pada Bulan Juni pada jabatan Kadis Perta­nian dan Ketahanan Pangan. Di Bulan September jabatan Staf Ahli Bupati yang ditempati Didi Budiarta. Tera­khir, di Bulan November jabatan Kadis Perikanan,” terang Surya, seraya mengatakan para Kadis itu harus pensiun setelah mencapai usia 60 tahun.

 

Rangkap Jabatan Eselon II Jadi Solusi

Akibatnya, kata Surya, sejumlah Ka­dis atau pejabat eselon II di lingkun­gan Pemkab Tangerang terpaksa harus menduduki rangkap jabatan. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya keko­songan pemimpin pada sejumlah Sat­uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memiliki Kadis baru.

“Akan ada rangkap jabatan agar se­luruh SKPD yang ada Kadis, tidak ter­jadi kekosongan pemimpin,” katanya.

Selain itu, Surya juga mengaku pernah menyampaikan perihal tersebut kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya pengangkatan para Kadis baru akan dilakukan secara bertahap atau secara sekaligus. Hing­ga kini BKPSDM masih menunggu arahan lebih lanjut dari bupati mengenai pengangkatannya.

Di sisi lain sambung Surya, se­jumlah pejabat pada eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Tangerang juga akan memasuki pensiun. “Jika ditotal kurang lebih ada sekitar 50 orang,” jelasnya.

Surya pun mengakui jika BKPSDM belum bisa melakukan pengangkatan pegawai karena memasuki masa Pemil­ihan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Ia menegaskan, pengangkatan sejumlag pegawai guna mengisi kekosongan ini masih menunggu arahan dari Kement­erian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Apakah nantinya daerah bisa mengangkat sejumlah pejabat aki­bat banyaknya pejabat yang pensiun, semuanya ada di KemenPAN-RB, bisa atau tidaknya. Terpenting kita (Pemkab Tangerang, red) sudah berusaha untuk mengajukannya agar pengangkatan bisa dilakukan,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubid Pena­taan Pegawai BKSDM Kabupaten Tangerang Juhri Saputra menam­bahkan, akibat terjadinya rangkap jabatan oleh seseorang, tentu akan menambah beban kerja para pejabat yang diamanahkan tersebut. Meski begitu, pihaknya berpesan agar sia­paun yang memegang rangkap ja­batan bisa bekerja secara profesional dalam meningkatkan pelayanan ke­pada masyarakat.

“Dengan dipegangnya rangkap jabatan itu, secara otomatis beban kerja yang dipikul akan bertambah. Meski begitu, bagi siapapun yang dipercayakan untuk bisa menjalank­annya semaksimal mungkin. Hal itu untuk memberikan pelayan kepada masyarakat yang semakin mening­kat,” pungkasnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.