DAK Hilang Rp 25 Miliar, DAU Berkurang Rp 12 Miliar

TA 2018, Belanja Tak Langsung Diefesiensi Hingga Rp 41 Miliar

PANDEGLANG,SNOL–Target pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran (TA) 2018, dipastikan kurang maksi­mal. Sebab, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat seperti Dana Aloka­si Khusus (DAK) maupun Dana Aloka­si Umum (DAU), mengalami penyusu­tan drastis, dibanding tahun 2017 lalu.

Diperoleh data, TA 2017 lalu, Pemkab Pandeglang mampu men­gantongi DAK dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 451 Miliar, dengan rincian DAK fisik diangka Rp 149 Miliar dan DAK non fisik Rp 302 Miliar. Tetapi, untuk TA 2018 menyusut sekitar Rp 25 Miliar atau hanya mengantongi Rp 426 Miliar, terbagi dalam DAK fisik Rp 89,226 Miliar dan DAK non fisik Rp 337 Miliar.

Begitu juga DAU, mengalami pengurangan sekitar Rp 12 Miliar. Di TA 2017 DAU untuk Pandeglang sebesar Rp 1,184 Triliun. Tetapi, DAU TA 2018 berkurang yaitu sebesar Rp 1,172 Triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani, membenarkan hal itu. Katanya, penurunannya menca­pai sekitar Rp 25 Miliar, dan penu­runannya juga mendominasi dari DAK fisik. “Pengurangan itu terse­bar dibeberapa Organisasi Perang­kat Daerah (OPD) tekhnis, seperti yang mengurusi DAK jalan dan DAK jembatan. Pokoknya, selisih totalnya mencapai angka Rp 25 Miliar,” ung­kap Ramadani, Selasa (16/1).

Begitu juga katanya, berbarengan dengan DAK. DAU juga mengalami pengurangan, sekitar Rp 12 Miliar. Kondisi itu tambahnya, berakibat hi­langnya pembangunan infrastruktur di wilayah Pandeglang. “Anggaran Rp 12 Miliar, lumayan kalau di bangun untuk jalan betonisasi bisa mendapat­kan sekitar 6 KM. Apalagi kalau dipe­runtukkan gedung sekolah, bisa dapat banyak yang dibangunnya,” ujarnya.

Ia menduga, pengurangan DAK dan DAU diakibatkan penerimaan Negara yang tidak memenuhi target. “Jadi, capaian penerimaan negara berkurang juga. Sehingga, berdam­pak pada distribusi dana perimbangan ke daerah,” singgungnya.

Terpisah, Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan mengaku, agar pembangu­nan tetap menjadi prioritas walau ada pemangkasan bantuan dari pusat. Pada pembahasan sampai pengesa­han APBD TA 2018, pihaknya menilai sudah berhasil memperjuangkan un­tuk merasionalisasi anggaran belanja tidak langsung.

“Kami sudah mengoreksi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai sekitar Rp 41 Miliar. Efesiensi Rp 41 Miliar itu, pada APBD TA 2018 dialihkan ke belanja langsung, khu­susnya untuk infrastruktur. Jadi, to­tal bertambahnya belanja langsung itu mampu mencapai sebesar Rp 44 Miliar. Itu salah satu upaya kami, un­tuk menutupi hilangnya bantuan dari pusat,” terang pria yang akrab disapa Wawan ini. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.