Terminal Pd. Cabe Perlu Perda

SERPONG,SNOL Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan menekankan perlunya Perda Pengelolaan Termi­nal. Pihaknya mendorong dibuatnya Perda tersebut sehingga nantinya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tetap bisa mengelola Terminal Pon­dok Cabe yang masuk ke dalam ter­minal kelas A.

Perlunya pembuatan Perda juga didasari dengan adanya wacana pe­nyerahan aset terminal ke Kemen­terian Perhubungan setelah proses pembangunan selesai.  “Jika diper­lukan kita buat Perda Pengelolaan Terminal, sehingga apa saja yang bisa dikelola di terminal tersebut kita memiliki dasar hukum yang kuat. Asalkan tidak berbenturan dengan aturan yang diatasnya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel, Amar di gedung DPRD Kota Tangsel, Serpong, kemarin.

Dengan Perda itu, nantinya Pem­kot tetap bisa melakukan pengelo­laan retribusi terminal. Selain retri­busi di terminal, bisa tetap menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel. “Kita saja saat ini kekurangan aset. Jadi jangan sampai aset yang sudah ada diserahkan be­gitu saja. Terlebih lagi ini menyang­kut dengan PAD, kami tentu menolak pengelolaan terminal diserahkan ke Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Amar mengatakan, sangat banyak potensi retribusi dari terminal Pon­dok Cabe jika dikelola oleh Pemkot Tangsel, misalnya reklame, los, kios, parkir, dan yang lainnya. “Sangat banyak potensi retribusi dari Termi­nal kelas A seperti Teminal Pondok Cabe. Ini yang harusnya dipikirkan lebih dalam oleh Pemkot Tangsel,” ungkapnya.

Amar mengatakan, Komisi III te­lah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah mengenai pengelo­laan Terminal kelas A dan banyak daerah yang berhasil mengelola ter­minal tersebut. “Seperti di Surabaya, mereka berhasil mengelola terminal itu dengan baik, bahkan menghasil­kan retribusi yang cukup besar bagi daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pengamat Tata Kota, Universitas Tri Sakti, Yayat Supri­yatna memberikan analisa bahwa persoalan penyerahan kewenangan pengelolaan Terminal Pondok Cabe kepada Kementerian Perhubun­gan tergantung daerahnya. Apakah sepakat atau tidak, karena ini ber­bicara dengan retribusi pemasukan daerah.

“Tinggal ikhlas dan ridho atau tidak pemerintah daerah menyerahkan ke­pada pemerintah pusat karena jelas jika sudah diserahkan semua penda­patan masuknya ke sana (pusat). Ini yang biasanya menjadi persoalan sementara DKI tidak pernah mau melakukan itu,” kata Yayat.

Sementara aset terminal adalah aset Pemkot Tangsel. Apabila diser­ahkan, maka akan berpindah tangan pengelolaan ke pusat. Ini harus men­jadi pertimbangan matang, apakah mau pendapatan yang masuk banyak misalnya meski belum ada hitung-hitunganya dibiarkan tidak terkelola oleh pemerintah Tangsel.Kaitanya dengan aset, harus ada hitung-hi­tungan berapa kira-kira pemasukan di terminal,” pungkasnya. (dra/bnn/jarkasih)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.